Universitas Sciences Po Prancis Tolak Tuntutan Mahasiswa untuk Putus Hubungan dengan Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Sciences Po di Paris, Prancis menolak tuntutan unjuk rasa mahasiswa yang menuntut pembentukan kelompok kerja untuk meninjau hubungannya dengan universitas-universitas Israel. Direktur sementara Jean Basseres kepada wartawan pada Kamis, 2 Mei 2024, menyampaikan hal tersebut setelah pertemuan dengan mahasiswa dan staf di acara townhall atau balai kota, yang merupakan salah satu syarat pekan lalu bagi para mahasiswa untuk membatalkan protes mereka atas serangan Israel di Gaza.

Banyak mahasiswa Sciences Po yang juga meminta universitas elit dalam bidang ilmu politik tersebut untuk memutus semua hubungan dengan Israel. Basseres mengaku sadar bahwa menolak tuntutan mahasiswa untuk membuat kelompok kerja guna meninjau hubungan dengan Israel dapat membuat marah beberapa pengunjuk rasa.
 
Ia pun mendesak agar para mahasiswa memungkinkan ujian tetap dilanjutkan di universitas. “Saya menyerukan kepada semua orang untuk menunjukkan rasa tanggung jawab,” katanya, seperti dikutip oleh Reuters.
 
Sementara, ia berkata pihak universitas akan mencari cara terbaik untuk mengatur debat internal mengenai topik-topik utama.
 
“Hubungan terakhir yang harus diputus adalah hubungan antar universitas,” kata ketua Urusan Internasional Sciences Po Arancha Gonzalez, yang menambahkan bahwa universitas telah memiliki aturan untuk meninjau kemitraan dengan pihak-pihak lain.
 
Mahasiswa di beberapa universitas Prancis, termasuk Sciences Po Paris, Sciences Po Lille dan sekolah jurnalisme Lille, telah memblokir atau menduduki institut mereka masing-masing, menyusul gelombang masif demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus di seluruh Amerika Serikat.
 
Polisi Prancis membubarkan puluhan mahasiswa pengunjuk rasa yang mendirikan tenda di halaman Universitas Sorbonne di Paris pada Senin, 29 April 2024, sama seperti ketika mereka membubarkan protes mahasiswa di Sciences Po pada akhir April 2024. Meski demikian, protes yang terjadi di Prancis dan negara-negara lain di Eropa belum mencapai skala masif seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

 
REUTERS

Pilihan editor: Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan