Langkah Mendesak Penyediaan BBM Euro 4

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Juli 2024, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan wacana pembatasan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus meningkatkan kualitas BBM yang dipasarkan kepada masyarakat. Sayangnya, hingga peralihan administrasi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, belum terlihat tanda-tanda realisasi aturan tersebut.

Kebijakan itu, terutama dalam hal peningkatan kualitas BBM, sudah sangat mendesak bagi Indonesia demi memperbaiki kualitas udara. Polusi udara merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terlebih bagi anak-anak. World Bank mengestimasi kerugian kesehatan yang diakibatkan oleh polusi udara di Indonesia mencapai US$ 41 miliar pada 2019. 

Udara bersih juga menjadi prasyarat pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas BBM merupakan solusi jangka pendek paling mujarab untuk menekan polusi udara di perkotaan sehingga harus menjadi prioritas pada awal pemerintahan baru. 

Berdasarkan data dari Global Burden of Disease, jumlah kematian yang berkaitan dengan polusi udara luar ruangan terus meningkat di Indonesia, mencapai 130 ribu pada 2021. Penyebab dominan dalam statistik itu adalah penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan kronik. 

Pada anak-anak, artikel dalam jurnal Lancet mengindikasikan adanya kaitan antara polusi udara dan prevalensi stunting. Studi oleh Syuhada, dkk memperkirakan polusi udara di Jakarta mengakibatkan lebih dari 6.000 kasus stunting serta 1.000 kasus kelahiran yang buruk (termasuk kematian bayi, prematur, dan berat badan lahir rendah). 

Polusi udara luar ruangan, terutama pada daerah perkotaan, disebabkan oleh berbagai sumber emisi, baik bergerak maupun tidak bergerak. Beberapa studi menyimpulkan bahwa sektor transportasi jalan raya memiliki kontribusi terbesar dalam polusi udara perkotaan, melebihi kontribusi dari sumber lain, seperti pembangkit listrik, aktivitas industri, konstruksi, dan pembakaran sampah. Kajian Vital Strategies memperkirakan 32-57 persen polusi PM 2.5 di Jakarta bersumber dari asap knalpot kendaraan, bergantung pada musim dan lokasi. 

Untuk mengatasi polusi udara dari asap kendaraan bermotor, pemerintah mewajibkan produsen kendaraan bermotor roda empat atau lebih memenuhi baku mutu emisi setara dengan Euro 4 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017. Kendaraan dengan teknologi ini membutuhkan spesifikasi bahan bakar dengan kandungan sulfur di bawah 50 parts per million (ppm). BBM dengan kandungan sulfur tinggi merusak unit kontrol emisi pada kendaraan Euro 4 yang mengakibatkan emisi gas buang kendaraan menjadi lebih tinggi. 

Sayangnya, BBM yang tersedia di Indonesia masih sangat kotor. Misalnya biosolar dan Pertalite—dua BBM terpopuler di Indonesia—memiliki kandungan sulfur masing-masing 2.500 ppm dan 500 ppm. Di sisi lain, konsumsi BBM yang sudah selaras dengan standar Euro 4 masih sangat rendah, hanya sekitar 1 persen dari total penjualan BBM, karena harganya jauh lebih tinggi dibanding biosolar dan Pertalite yang disubsidi pemerintah.

Karena itu, perbaikan kualitas BBM merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas peraturan baku mutu emisi kendaraan tersebut. Penelitian yang dilakukan IESR, RCCC UI, CORE Indonesia, dan KPBB memproyeksikan penggunaan BBM yang sesuai dengan spesifikasi Euro 4 dapat mengurangi emisi PM 2.5 dari kendaraan hingga 94 persen serta mengurangi jumlah kasus pneumonia hingga 86 persen pada 2030.

Rekomendasi Percepatan Penyediaan BBM Euro 4

Untuk menjamin kelancaran peralihan ke BBM Euro 4, pemerintah perlu memastikan tiga aspek, yaitu regulasi, ketersediaan produk, dan penyediaan anggaran. Dari aspek regulasi, fokus pertama adalah memperbaiki aturan spesifikasi bahan bakar yang belum memenuhi standar Euro 4. 

Hingga saat ini, hanya beberapa jenis bahan bakar yang diwajibkan memenuhi kandungan sulfur maksimal 50 ppm, yaitu diesel CN 51 serta bensin RON 95 dan RON 98. Bahan bakar lain yang memiliki pangsa pasar lebih, yaitu bensin RON 91 dan diesel CN 48, masih memiliki batas maksimal kandungan sulfur di atas 50 ppm, meski ditargetkan mencapai 50 ppm secara bertahap. Sedangkan bensin RON 90 belum memiliki target untuk mencapai 50 ppm. Regulasi untuk bensin RON 90 perlu direvisi dengan menambahkan target pengurangan kadar sulfur secara bertahap.

Fokus kedua adalah penguatan penegakan aturan. Saat ini pemerintah masih membiarkan penjualan diesel CN 51 dengan kandungan sulfur jauh di atas 50 ppm, meskipun hal tersebut melanggar aturan. Pemerintah harus berani memberikan sanksi bagi pelanggar, alih-alih merevisi aturan dengan target yang lebih rendah, seperti yang beberapa kali dilakukan pemerintah. Contohnya, kandungan sulfur CN 48 yang ditargetkan menjadi 500 ppm pada Januari 2024 digeser menjadi Desember 2024 melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 170.K/HK.02/DJM/2023.