Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usul pembentukan angkatan siber sebagai matra baru TNI tak hanya membutuhkan kajian, tapi juga perlu dikritik, karena rentan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan demokrasi. Peran angkatan siber mudah tergelincir sebagai perluasan dari kekuasaan negara untuk memata-matai dan menyerang kelompok oposisi. Penyalahgunaan perangkat siber ini sudah berulang kali terjadi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencana pembentukan angkatan siber datang dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Andi Widjajanto. Peran yang diharapkan dari angkatan siber sebenarnya sudah tersebar di banyak unit dan institusi. Pembentukannya sebagai angkatan keempat tak menjamin pelindungan data pribadi di Tanah Air menjadi lebih baik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yang terjadi justru hanya mengukuhkan latahnya pemerintah membentuk lembaga baru, menciptakan pos-pos pejabat tambahan, dan pada akhirnya hanya akan memboroskan anggaran. Saat ini saja, anggaran siber yang terserak di sejumlah lembaga dan institusi sekitar Rp 7 triliun.
Lebih dari itu, Indonesia telah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang kini dipimpin seorang jenderal purnawirawan bintang tiga. Dibentuk pada 2021, BSSN merupakan hasil peleburan lembaga keamanan informasi pemerintah yang telah ada sebelumnya, yaitu Lembaga Sandi Negara, Direktorat Keamanan Informasi, serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Fungsi dan tugasnya tak jauh berbeda dari rencana pembentukan angkatan siber, yakni mewujudkan keamanan, pelindungan, dan kedaulatan siber nasional. Bila serangan siber tetap meningkat, data pribadi penduduk Indonesia terus menjadi bancakan di darkweb, dan ransomware merajalela, bukan berarti kita perlu menambah lembaga baru.
Masalahnya, institusi-institusi keamanan negara, seperti polisi, tentara, dan intelijen, adalah pemain aktif dalam urusan keamanan siber. Merekalah yang kerap menyalahgunakan wewenang dengan membungkam dan menghambat kebebasan sipil di ruang digital. Tak terhitung begitu banyak penutupan akses Internet di Papua. Begitu pula dengan virtual police yang digunakan untuk membungkam kritik yang disampaikan akun-akun di media sosial.
Amnesty International mencatat, sedikitnya 90 kasus serangan digital terjadi sejak Januari 2019 hingga Mei 2022. Para korban rata-rata berprofesi sebagai jurnalis, aktivis lingkungan, aktivis HAM, akademikus, mahasiswa, aktivis anti-korupsi, dan aktivis buruh. Di antara serangan digital itu, ada pula yang berupa peretasan akun-akun media sosial dan media digital pembela HAM. Model penggunaan teknologi siber seperti itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dengan merekrut aktor untuk menyediakan layanan keamanan dan militer dalam ruang digital, negara akan lebih mudah menyamarkan keterlibatannya dalam operasi siber. Bukan tidak mungkin kehadiran angkatan siber bisa memperparah jumlah kasus yang ada. Itu sebabnya, angkatan siber berpotensi membahayakan demokrasi.
Atas nama ancaman terhadap keamanan, angkatan siber akan sangat mudah menerobos kerahasiaan komunikasi dan data pribadi kelompok oposisi, bahkan aktivis dan jurnalis. Pembentukan angkatan siber berpotensi membatasi gerak-gerik masyarakat di ruang digital. Ujung-ujungnya, kebebasan hak asasi manusia makin terancam.
Upaya peningkatan keamanan siber sering kali mengabaikan dimensi hak asasi manusia. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan peralatan siber makin menunjukkan besarnya mudarat ketimbang manfaat dari rencana pembentukan angkatan siber.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
