Arah Koalisi untuk Calon Presiden 2024

Inisiatif koalisi dini partai-partai sebenarnya merupakan terobosan politik yang baik untuk menemukan calon presiden yang memiliki platform kebijakan dan visi politik yang sama. Hal tersebut tidak hanya berguna bagi partai dan kandidat, tapi juga bagi publik. Diumumkannya calon presiden ataupun wakil presiden jauh-jauh hari akan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membandingkan program, capaian, dan rekam jejak kandidat sebelum menentukan pilihannya.

Dari sisi partai dan kandidat, koalisi dini memberikan waktu yang banyak bagi anggota koalisi untuk membicarakan platform kabinet, program, dan rencana kebijakan yang akan diusung partai bila berhasil memenangi pemilihan umum. Adapun bagi kandidat, deklarasi dini akan memberikan waktu yang panjang untuk mensosialisasi program dan isunya.

Pertanyaannya, mengapa ada kecenderungan partai masih menunggu dan menahan diri untuk mengumumkan kandidatnya dan melihat kemungkinan yang akan terjadi ke depan? Ada beberapa alasan mengapa ini terjadi.

Pertama, ada kecenderungan partai-partai masih mempertimbangkan dinamika eksternal, terutama prospek elektoral kandidat. Bila mengacu pada hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada Desember lalu, data menunjukkan masih ketatnya pertarungan di antara ketiga kandidat populer. Kondisi tersebut membuat sejumlah partai politik menunggu untuk secara resmi mengumumkan kandidatnya.

Data dari empat lembaga survei (SMRC, Indikator Politik, Charta Politika, dan Indo Riset) menunjukkan belum adanya calon presiden yang dominan dengan suara di atas 50 persen serta masih ketatnya jarak suara di antara tiga kandidat populer pada kisaran 5-7 persen. Survei itu dilakukan pada waktu yang relatif sama dan menggunakan model simulasi pada tiga nama calon presiden. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei dengan waktu pengumpulan data selama 3-11 Desember 2022, Indikator Politik selama 1-6 Desember 2022, Charta Politika selama 8-16 Desember 2022, dan Indo Riset selama 12-17 Desember 2022. Empat lembaga tersebut juga anggota Perkumpulan Survei Opini Publik (PERSEPI).

Hasil simulasi tiga kandidat—Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto—menunjukkan belum adanya calon presiden yang dominan. Dalam simulasi tersebut, Ganjar mendapat suara di rentang 33-37 persen, Anies 28-30 persen, dan Prabowo 26-27 persen.

Dengan kondisi demikian, bila ketiga kandidat mendapatkan tiket pencalonan dalam pemilihan presiden, diprediksi pemilihan akan berlangsung dalam dua putaran. Dalam kondisi yang kompetitif, cukup sulit bagi salah satu kandidat untuk dapat menang dalam satu putaran.

Kedua, pemilihan presiden 2024 berlangsung dalam kondisi ketika Jokowi masih menjabat presiden dengan tingkat kepuasan publik saat ini di atas 70 persen. Dengan approval rating yang tinggi tersebut serta kebijakan-kebijakan populis pemerintah, seperti bantuan sosial, figur Jokowi akan menjadi faktor penting dalam pemilihan umum nanti. Data survei menunjukkan bahwa faktor endorsement politik presiden pada level tertentu akan mempengaruhi secara kuat pemilih fanatik Jokowi, yang jumlahnya berkisar di angka 10-15 persen pemilih.

Implikasinya, partai-partai politik masih akan melihat bagaimana kecenderungan Jokowi dalam pemilihan presiden 2024. Pada saat yang sama, partai-partai juga akan memantau perkembangan internal di PDI Perjuangan sebagai partai berkuasa, yang dapat mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi.

Ketiga, faktor lain adalah posisi calon wakil presiden. Daya tahan koalisi juga akan ditentukan oleh faktor calon wakil presiden yang akan diusung. Posisi kandidat akan menjadi titik negosiasi antar-partai untuk memuluskan pencalonan. Dengan syarat pencalonan yang tinggi (20 atau 25 persen kursi/suara), posisi partai menengah-bawah menjadi penting dalam memastikan terbangunnya koalisi.

Keempat, partai-partai terlihat menahan diri untuk mengumumkan nama calon presiden dan wakil presiden karena kebutuhan untuk memastikan fleksibilitas koalisi. Langkah mengumumkan nama calon saat ini akan mengunci koalisi sehingga menyulitkan bagi partai lain untuk bergabung atau keluar, apalagi bila terjadi fluktuasi elektoral kandidat.

Bila mengacu pada situasi koalisi saat ini, partai-partai diperkirakan baru akan mengumumkan kandidatnya setelah April 2023. Setelah itu, diperkirakan beban partai untuk mempersiapkan pencalonan anggota legislatif sudah jauh berkurang sehingga proses kandidasi calon presiden bisa mulai dilakukan secara serius. Kita berharap, di tengah tantangan domestik dan global yang semakin kompleks, koalisi partai dapat mencalonkan kandidat yang visioner, inovatif, dan mampu memimpin.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.