Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan kontroversial, meminta Kementerian Pertahanan menjadi “orkestrator bagi informasi-informasi intelijen”. Selain bertentangan dengan undang-undang, niat Jokowi tersebut dapat menimbulkan kekacauan tata kelola.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
