Matinya Kepakaran dalam Penegakan Hukum Pidana

Perubahan peraturan perundang-undangan dalam asas transitoir dapat berarti undang-undang pidana saja (ajaran formil), undang-undang pidana serta di luarnya (materiil terbatas), bahkan perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang serta keadaan karena waktu (materiil tidak terbatas). 

Dalam kasus Karimunjawa, perubahan terhadap Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE terjadi saat proses peradilan tingkat pertama berlangsung. Sementara itu, dalam konteks Pakel, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1/1946 dicabut saat upaya hukum banding lalu kasasi dilakukan. Keduanya adalah perubahan yang terjadi dalam konteks undang-undang pidana.

Lantas apakah perubahan kedua undang-undang tersebut lebih meringankan para pelaku? Jika membandingkan pasal ujaran kebencian, pasal pencemaran nama UU ITE versi lama, perubahan terbaru menyiratkan adanya ketentuan yang lebih meringankan dalam konteks rumusan atau kualifikasi perbuatan serta ancaman pidana. 

Sementara itu, dalam konteks pasal berita bohong, pencabutan tersebut jelas meringankan para pelaku karena, dalam kata lain, apa yang dilakukan warga Pakel tidak lagi merupakan perbuatan pidana. 

Vos dan Jonkers sama-sama bersepakat bahwa maksud yang lebih meringankan dalam konteks asas transitoir adalah ketentuan yang memuat kaidah pidana serta ketentuan mengenai dapat dituntut-tidaknya si pelaku (Hiariej, 2014). 

Jelas bahwa hal ini berbeda dengan anasir yang dikembangkan Polri ataupun yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara dalam kasus Karimunjawa, termasuk yang menjadi sikap Pengadilan Tinggi Surabaya dalam kasus Pakel. 

Dengan demikian, tidaklah tepat menggunakan kembali pasal yang sudah diubah dengan alasan bahwa ketentuan terbaru tidak berlaku surut. Selama terdapat perubahan legislasi, hukum yang baru lebih menguntungkan, belum berkekuatan hukum tetap, atau pelaksanaan putusan belum selesai dilaksanakan, asas ini mutlak diperlukan. 

Membebaskan Karimunjawa dan Pakel

Kriminalisasi terhadap aktivis Karimunjawa dan Pakel terjadi ketika asas transitoir dapat dilaksanakan. Melihat skema penggunaan asas transitori di atas, dapat disimpulkan bahwa pada kasus Karimunjawa, jaksa keliru menerapkan pasal pidana terhadap kasus Daniel Frits Tangkilisan.

Karena itu, yang berlaku terhadap kasus ini semestinya UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan dari UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai hukum yang lebih meringankan, baik dalam kualifikasi perbuatan maupun ancaman pidananya. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP, bahwa dalam perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, digunakan undang-undang yang baru kecuali undang-undang lama lebih menguntungkan. Jadi, semestinya dakwaan gugur demi hukum sejak awal (lex favor reo).

Sementara itu, dalam kasus lain, pengadilan kasasi juga semestinya menilai kembali vonis yang diberikan kepada Mulyadi, Suwarno, dan Untung dalam kasus Pakel menggunakan lex favor reo. Jika saja warga Pakel kalah dalam kasasi, asas transitoir juga akan dan masih memperoleh tempatnya.

Dalam kongres hukum pidana dan penjara di Berlin pada 1935, dampak perubahan peraturan perundang-undangan terhadap putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap mencuat dan diperdebatkan. Bagi Pompe, misalnya, hal ini hanya mungkin diterapkan melalui upaya hukum luar biasa.

Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat digunakan sebagai “novum”, sebuah unsur baru dbanding kondisi saat persidangan tengah berlangsung, guna dijadikan dasar peninjauan kembali. Dekriminalisasi terhadap berita bohong yang menyebabkan keonaran tersebut menyiratkan adanya perubahan keyakinan hukum karena pasal ini dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi relevan dengan situasi kekinian. 

Secara lebih jelas, KUHP baru mengaturnya dalam Pasal 3 ayat 7, yang memberi keringann kepada terpidana jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru. 

Pasal ini menghendaki bahwa pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam pasal ini, tecermin bahwa, jika konteks lebih meringankan berkaitan dengan ancaman pidananya, ia akan mengikuti ancaman terbaru. 

Dengan demikian, sangatlah penting kembali menggali asas ini dalam proses penegakan hukum, apalagi aparat sedang berada di tengah beberapa kali upaya pembaruan hukum pidana. Asas transitoir bahkan dibahas serta didiskusikan mahasiswa hukum semester awal sehingga langkah sembrono mengangkangi asas ini akan benar-benar merusak praktik dan pendidikan ilmu hukum pidana di Indonesia.