Praktik Culas Pejabat Kampus

Tidak ada pilihan lain. KPK harus menuntut berat Karomani saat proses persidangan berlangsung. Ada sejumlah argumentasi sebelum tiba pada kesimpulan itu, antara lain dengan mengingat status pelaku sebagai rektor yang semestinya menjadi figur teladan di universitasnya dan substansi kejahatannya berkaitan langsung dengan isu pendidikan. Hal ini penting untuk terus-menerus disampaikan, mengingat rekam jejak KPK dalam menuntut pejabat publik kerap memicu protes masyarakat, salah satunya terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Pada dasarnya, kisah rektor terjaring korupsi bukan hal mengejutkan lagi. Enam tahun lalu, KPK sempat memproses hukum mantan Rektor Universitas Airlangga, Fasichul Lisan, karena diduga terlibat dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga dengan total kerugian negara sebesar Rp 85 miliar. Perbedaannya, tindakan lancung Fasichul berdampak pada perekonomian negara, sedangkan Karomani menggadaikan masa depan bangsa kepada generasi muda yang korup. Bukan tidak mungkin pula bahwa, akibat perbuatan Karomani, ada sejumlah mahasiswa yang sebenarnya berkompeten dan berintegritas harus tersisih demi memuaskan hasrat kekayaan pejabat tinggi Universitas Lampung tersebut.

Korupsi di sektor pendidikan terbilang sangat mengkhawatirkan. Temuan Indonesia Corruption Watch pada 2021 mengkonfirmasi kesimpulan itu. Sektor yang semestinya steril dari praktik menyimpang tersebut justru menduduki peringkat ketiga dari segi kuantitas kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 58 miliar dan suap mencapai hampir Rp 1 miliar. Karena itu, aksi cepat tanggap mesti dikedepankan oleh pemerintah dengan salah satunya menutup akses korupsi dalam perekrutan mahasiswa baru.

Hal terpenting saat ini yang harus dilakukan adalah mendesak semua perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia untuk membuka secara transparan data pendapatan dan alokasi penggunaan anggaran dari penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Sebab, jalur ini dikelola secara otonom oleh universitas yang dipimpin rektor secara langsung. Wajarlah jika masyarakat menaruh curiga dan berprasangka buruk bahwa jalur ini sejak lama telah dijadikan ruang gelap transaksi suap yang mengatasnamakan penerimaan mahasiswa baru. Bahkan, bila perlu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat membuat tim khusus dengan mengajak pemangku kepentingan lain, tak terkecuali KPK, mengecek laporan keuangan jalur mandiri semua PTN. Jika ditemukan penyimpangan, baik pada ranah administrasi maupun pidana, dapat secara simultan dilakukan penindakan oleh inspektorat ataupun KPK.

Untuk memperbaiki proses seleksi mahasiswa baru, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh setiap universitas. Pertama, penyelenggara harus memastikan adanya kanal pengaduan atas pelanggaran yang terjadi, baik sebelum, selama, maupun setelah seleksi. Hanya, pihak penerima aduan tidak hanya universitas, tapi juga pada level pusat, yakni Kementerian Pendidikan. Hal ini untuk mencegah adanya pihak universitas yang terlibat dan berpotensi rawan konflik kepentingan karena adanya aspek otonom penyelenggara. Selain itu, model penyampaian hasil sesaat setelah dilakukannya tes menjadi penting untuk menutup celah terjadinya ruang transaksi yang berujung pada praktik korupsi.

Karomani harus menjadi pejabat universitas culas terakhir yang tersangkut korupsi di perguruan tinggi. Namun, yakinlah, kalimat itu hanya menjadi angan belaka jika tidak ada perbaikan mendasar yang dipimpin pemerintah dan kesadaran universitas. Bagaimanapun, membersihkan lingkungan pendidikan dari praktik korupsi akan berbanding lurus dengan upaya mencetak generasi muda yang tak culas.