Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jika korupsi bukan tantangan utama semua lembaga pemerintahan di Indonesia, rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengatur kewenangan penyadapan lembaga penegak hukum tak perlu ditanggapi berlebihan. Menguping pembicaraan warga memang melanggar privasi dan seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang menjamin akuntabilitas prosesnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo