Beras Mahal di Negeri Lumbung Padi

Beras menjadi salah satu komoditas strategis dan politis karena menyangkut hajat orang banyak. Tingginya kebutuhan dan konsumsi beras tentu memerlukan pasokan yang cukup serta distribusi yang merata. Ketimpangan dalam mengurus hal ini akan menjadi problematika yang tak berkesudahan.

Salah Kaprah Tata Kelola

Persediaan beras lokal dari tahun ke tahun terus menipis dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh maraknya alih fungsi lahan dari persawahan menjadi kawasan industri, perumahan, dan lainnya. Sedangkan permintaan beras kian meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Hal lain yang menjadi penyebab harga beras terus merangkak naik adalah implementasi bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pada masa kampanye beberapa bulan lalu. Situasi ini menjadi pemicu harga beras melambung dan beras premium langka di pasar. Kita juga dibuat ternganga saat mengintip data cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, yang ternyata tak cukup banyak pada pengujung tahun.

Tak dinyana, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan pada tahun ini membuka opsi mengimpor 2 juta ton beras dari Thailand. Meski impor beras menjadi solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, kebijakan impor yang berlebihan dapat merugikan petani lokal dan mengganggu ketahanan pangan Indonesia.

Situasi ini seharusnya dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai beras impor dari negara tetangga malah akan mengganggu panen raya petani, yang diperkirakan jatuh pada April hingga Mei 2024. Ini tentu menjadi dilema jika beras impor itu datang menjelang panen raya. Bak makan buah simalakama, harapan ingin membaik malah makin tercekik.

Badan Pusat Statistik mewanti-wanti bahwa kenaikan harga beras memberikan sumbangan signifikan terhadap inflasi. Berdasarkan catatan BPS pada minggu kedua Februari 2024, harga beras menyumbang 1,65 persen terhadap inflasi, naik 0,93 persen dari pekan pertama Februari 2024. Pemerintah mesti terus berupaya menjaga kecukupan kebutuhan beras dalam negeri.

Penting bagi pemerintah mengevaluasi secara mendalam tata kelola beras di dalam negeri, termasuk transparansi dalam menyampaikan informasi harga beras dan kebijakan impor. Langkah-langkah yang diambil haruslah memperhatikan kepentingan petani lokal serta menjaga stabilitas harga beras agar tetap terjangkau oleh masyarakat, serta tata kelola pertanian harus naik kelas dan tak lagi salah kaprah.

Pembenahan

Ada beberapa langkah yang diperlukan agar permasalahan harga beras ini tidak kembali menjadi polemik di masa mendatang. Pertama, pemerintah harus menindak tegas praktik monopoli dan kartel di sektor distribusi beras dengan cara meningkatkan efisiensi distribusi. Hal yang paling utama harus dilakukan adalah memperbaiki rantai distribusi beras untuk mengurangi biaya distribusi dan mencegah praktik monopoli atau spekulasi harga yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Selain itu, pemerintah harus menjaga transparansi data stok pangan nasional agar masyarakat dapat memahami situasi sebenarnya sehingga dapat mengurangi spekulasi harga.

Kedua, penting untuk memberikan edukasi kepada petani tentang penggunaan pupuk yang efisien dan kreatif, serta mendorong sinergi berbagai pihak terkait dalam meningkatkan produksi pangan secara mandiri. Ketiga, hal yang menjadi kunci adalah bagaimana menstimulasi produksi beras domestik dengan mendorong petani meningkatkan produksi beras melalui insentif, seperti subsidi pupuk dan benih yang terjangkau. Pemerintah juga harus memberikan pelatihan dan akses teknologi kepada petani untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Keempat, penguatan kerja sama dengan negara tetangga, yaitu membangun kerja sama dengan negeri-negeri jiran dalam hal pangan, seperti pertukaran teknologi, penelitian bersama, atau pembentukan cadangan pangan regional, untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras.

Penerapan langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kenaikan harga beras dan menjaga stabilitas pasokan beras di Indonesia. Namun, perlu diingat, masalah kenaikan harga beras tidak dapat diatasi dengan cepat dan mudah. Diperlukan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, produsen, distributor, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan itu. Ke depan, tidak ada lagi kebijakan pertanian kita hadir tanpa data yang dapat diandalkan.