Bukan Aib Meniru Tabung Haji

PENGELOLAAN dana haji wajib transparan dan akuntabel. Maka Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan dengan cermat usulnya menempatkan dana haji pada proyek infrastruktur. Selain belum pasti menguntungkan, banyak proyek infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi ini dibelit masalah. Lagi pula, keputusan akhir penempatan dana haji sebaiknya berada di tangan Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan yang baru berdiri itu perlu diberi keleluasaan mengelola dana haji—yang sampai Desember tahun lalu jumlahnya Rp 91 triliun.