Kherson

Rakyat Ukraina turun ke lapangan kota, mengibarkan bendera nasional, berpesta. Ada yang mengatakan, mereka berbahagia karena beruntung menyaksikan sebuah peristiwa “bersejarah”: negara dengan sejuta tentara dan sehimpun senjata nuklir terbukti tak berdaya menaklukkan mereka.

Tapi sebenarnya yang “bersejarah” itu tak amat baru. Dunia terlalu rumit untuk dikendalikan negara-negara besar. Tentara Amerika dipukul mundur pasukan Vietkong dari Saigon setelah 20 tahun Perang Vietnam. Pada 2014, Amerika dan Inggris tak punya pilihan selain menghentikan operasi militer mereka di Afganistan, dan ketika itu tak terjadi penuh, konflik bersenjata dengan Taliban berlanjut. Perang baru berakhir ketika ibu kota Afganistan jatuh pada 2021 dan Taliban menang.

Amerika mungkin lupa, bahwa juga Rusia, ketika masih berupa Uni Soviet, tak berdaya menundukkan gerilyawan Mujahiddin setelah sembilan tahun berperang sejak invasi 1979.

Berkali-kali negara-negara superkuat (yang sering sewenang-wenang) ternyata bisa kalah—dan hierarki kekuatan internasional jadi makin tak pasti. Mengasyikkan sebenarnya, tapi itu berarti tak kunjung tersusun sebuah tata atau orde yang diterima dunia, baik karena suksesnya maupun karena gertaknya. Perang datang dan pergi, dan makin jelas tak ada kehidupan internasional yang teratur.

Kita sedang mengalami sebuah orde yang bukan orde.

Di tahun 1968, dalam jurnal Daedalus, Raymond Aron menulis tentang apa yang disebutnya “anarchical order” atau “asocial society”. Sebuah paradoks. Ia tunjukkan bahwa masyarakat negara-negara berdaulat—katakanlah yang diwakili PBB—pada dasarnya “asosial”. Masyarakat antarnegara itu tak menyingkirkan anggotanya yang memilih jalan kekerasan dan memaksakan kehendak. Otoritas hukum, yang diharapkan bisa mengelola perbedaan dan menangkal kenakalan, ditolak. Apalagi jika yang “nakal” negara yang kuat.

Konon di masa lalu pernah tercatat, negara yang kuat mampu—sebagai pemegang hegemoni—menertibkan interaksi internasional. Semacam “tata” bisa terbentuk. Tapi kini, seperti diuraikan di atas, negara kuat tak selamanya mampu mengatur perilaku negara “lemah”. Negara pemilik sarana represif—katakanlah senjata nuklir—memang bisa menggertak, tapi tak bisa mendikte. Pernah Mao Zedong menganggap senjata nuklir hanya “macan kertas”; ia tak 100% salah. Senjata itu demikian destruktif ke arah siapa saja hingga sang pemilik jeri sendiri buat menggunakannya.

Sementara itu, kekuatan yang tak punya banyak sarana destruktif—gerilyawan Vietkong atau teroris ISIS, yang hanya memegang granat nanas atau pistol otomatis—malah kadang-kadang bisa membuat yang superkuat tak berkutik.

Maka di satu pihak yang kita saksikan adalah “demokrasi” dalam kekuatan, di mana hukum internasional memperlakukan tiap negara setara. Di lain pihak, berlaku praktik-praktik oligarkis, di mana komposisi kekuatan tak setara efektivitasnya dalam memaksa.

Orde yang anarkis itu mengembangkan keanekaragaman, dan sejarah dunia memanfaatkan keadaan itu. Tapi tata yang tanpa hukum itu mengandung kekurangan: ia tak menjamin perdamaian yang awet dan keadilan yang konsisten.

Tak adakah alternatif? Di Prancis abad ke-17, Montesquieu menunjukkan, perdagangan bisa membentuk tata masyarakat manusia yang “halus”, mœurs douces. Sikap yang tak galak pada anggota masyarakat—juga masyarakat bangsa-bangsa—terbentuk ketika perdagangan lancar: “Perdagangan... menggosok menghaluskan (adoucit) cara-cara barbar....”

Saya tak amat yakin. Tapi di abad ke-21 ini, ketika perang makin mahal, mungkin Putin lebih baik memperluas perdagangan internasional (dan ikut aktif dalam G20) sambil senyum manis ketimbang dengan muka masam memperluas wilayah Rusia sampai jauh melewati Dnipro. Dan gagal.