Setengah Hati Membiayai Transisi Energi

Apalagi proyek transisi energi butuh dana sangat besar. Presiden Jokowi pernah menyatakan butuh dana sekitar US$ 1 triliun untuk mencapai netral karbon pada 2060. Ongkos itu tidak mungkin ditanggung pemerintah sendirian. Indonesia juga membutuhkan uluran dana dari negara-negara industri maju. Maka proposal transisi energi yang matang perlu dipersiapkan. 

Pada saat yang sama, Indonesia harus menunjukkan keseriusan dalam menginisiasi program transisi energi. Alih-alih mengucurkan pembiayaan proyek energi bersih, perbankan nasional malah jorjoran mengucurkan pinjaman buat perusahaan batu bara. Sepanjang 2015-2021, total pinjaman langsung yang dikucurkan Mandiri, BCA, BRI, dan BNI mencapai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 53,1 triliun. Keempat bank itu pun memberikan dukungan finansial bagi perusahaan batu bara agar bisa memperoleh kredit dari bank dan investor lain.

Penyaluran kredit ke pembangkit batu bara bertolak belakang dengan tren keuangan dunia. Saat ini sejumlah bank global sudah menghentikan pembiayaan ke proyek batu bara. Tak satu pun bank lokal masuk daftar keanggotaan aliansi perbankan emisi karbon netral (Net Zero Banking Alliance). Untuk urusan ini, kita tertinggal dari negara tetangga, seperti Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan Malaysia.

Sikap setengah hati menjauhi batu bara tak lepas dari kebijakan pemerintah yang kurang serius mendorong transisi energi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya, tak melarang bank menyalurkan pinjaman ke sektor energi yang tak ramah lingkungan. Bahkan, dalam Taksonomi Hijau yang dirilis pada Januari 2022, OJK memasukkan batu bara ke dalam kelompok berlabel kuning, yang artinya tidak membahayakan lingkungan. Wajar bila komitmen perbankan paling banter hanya mengurangi eksposur, bukan menyetop pemberian kredit ke sektor batu bara sebagai komoditas fosil utama.

Di sisi lain, seretnya arus pendanaan untuk proyek energi bersih tak lepas dari terbatasnya pekerjaan energi terbarukan, yang hanya tumbuh 400-500 megawatt per tahun. Bandingkan dengan PLTU batu bara yang tumbuh 10 kali lipatnya. Itu sebabnya, klaim penyaluran kredit ke energi terbarukan dari perbankan nasional tak mewakili kemajuan pembiayaan hijau. 

Jika tak ada gebrakan, target transisi energi bakal makin sulit tercapai dan Indonesia akan semakin tertinggal. Hingga akhir tahun lalu, realisasi porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru 12,3 persen. Sisanya masih didominasi energi kotor.

Ketergantungan pada energi fosil hanya akan menjadi bom waktu di masa depan. Emisi karbon yang terus meningkat akan menyebabkan efek rumah kaca berlebihan dan merusak lingkungan.     

***