Debat Kusir Kandidat RI-1

DEBAT perdana para calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada Selasa malam lalu masih penuh seremoni dan basa-basi. Meski menarik untuk mengukur kapasitas intelektual dan kematangan emosional para calon presiden dan wakilnya, retorika mereka hanya pertunjukan politik belaka. Tanpa jaminan dukungan koalisi partai politik di belakangnya, para kandidat RI-1 ini kelak tak bakal bisa berbuat banyak. Perlu reformasi sistem yang mendasar agar presiden terpilih tak tersandera kartel politik dan oligark, seperti yang terjadi selama ini.

Ekspektasi publik untuk menyaksikan debat capres yang substansial dan argumentatif bisa jadi terlalu berlebihan. Sejak awal KPU menyiapkan debat capres sebagai panggung pertunjukan belaka. Tanpa panelis dan moderator yang berwenang mengendalikan arah debat, sulit mengharapkan terjadi dialog cerdas dan kritis antar-capres. Apalagi dua dari enam segmen debat yang disiapkan KPU hanya pemaparan visi-misi dan pernyataan penutup. Walhasil, tak ada ruang bagi pendalaman dari moderator atas argumentasi dan janji politik yang diutarakan para kandidat.

Empat segmen lain debat capres memang berisi tanya-jawab. Namun sesi ini juga terasa tidak maksimal. Pasalnya, daftar pertanyaan dalam debat yang disiapkan oleh para panelis cenderung umum dan normatif. Tanya-jawab di antara para kandidat memang diselipkan, tapi waktunya juga sangat terbatas. Karena itu, jangan heran sebagian netizen menilai debat capres ini terasa dangkal dan jarang menyentuh esensi persoalan.

KPU memang melibatkan 11 akademikus sebagai panelis debat, lebih dari dua kali lipat jumlah panelis pada debat calon presiden 2019 yang hanya lima orang. Namun lagi-lagi para panelis itu hanya bertugas menyusun pertanyaan dalam amplop yang diundi dan dibacakan moderator. Selebihnya, para akademikus terkemuka di berbagai kampus penting di negeri ini hanya diminta duduk manis di kursi masing-masing. Dengan format debat semacam itu, para panelis tidak memiliki kesempatan untuk mendalami atau menguji jawaban para calon presiden. Jika sekadar untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan normatif, KPU tak perlu repot-repot mendatangkan para panelis dari berbagai daerah ke Jakarta.  

Pelaksanaan debat semakin tidak bermutu karena ulah para pendukung capres masing-masing di arena debat. KPU memang mengundang para pendukung untuk hadir di arena debat dengan sejumlah larangan, seperti tidak membawa atribut kampanye. Namun mereka leluasa bersorak dari pinggir podium. Longgarnya aturan dan tidak adanya sanksi tegas membuat debat calon presiden menjadi ajang pertunjukan sorak-sorai pendukung.