Klaim Jumbo Lembaga Pengelola Investasi

Tim ekonomi Presiden Joko Widodo harus menghitung ulang efektivitas Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang diklaim mampu menarik dana besar dari luar negeri. Selain soal waktu yang banyak diragukan, kalkulasi matang diperlukan agar rencana baik itu tidak menjadi bumerang bagi iklim investasi di Tanah Air.

Pemerintah berharap lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 itu mampu menarik investasi asing hingga Rp 281 triliun. Target itu ibarat menggantang asap jika melihat kondisi perekonomian dunia yang tengah porak-poranda dihantam pandemi Covid-19. Semakin suram jika ditambah faktor tata kelola pemerintahan kita yang masih jauh dari baik. Pengungkapan sejumlah perkara korupsi besar yang melibatkan pembantu Presiden, belakangan, bisa menjadi penanda.

Publik sulit tutup mata soal kekhawatiran bahwa LPI akan mengulang sejarah gelap 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Serupa dengan harapan Indonesia, awalnya lembaga investasi itu diharapkan bisa menyedot investasi dari banyak negara untuk membiayai infrastruktur di Malaysia. Alih-alih mendatangkan manfaat, lembaga ini malah menjadi ladang megakorupsi senilai US$ 4,5 miliar oleh para pengelola dan rezim yang berkuasa. Bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak divonis bersalah dalam kasus korupsi 1MDB dan kredibilitas negeri jiran itu pun ikut rontok di mata dunia internasional.

Tak bisa dimungkiri, pendirian LPI tidak bisa dilepaskan dari peran sentral Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang bergerilya ke negara-negara sahabat demi mengumpulkan komitmen investasi. Ia bahkan menemui Presiden Amerika Serikat kala itu, Donald J. Trump. Namun gerilya dan lobi-lobi itu tidak bisa menjadi faktor tunggal dan mengabaikan pengkajian mendalam soal untung-rugi pendirian LPI. Paling dekat, misalnya, apakah “deal” bisnis dengan Trump tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi Joseph Robinette Biden Jr., Presiden Amerika Serikat yang baru?

Belum adanya perjanjian yang mengikat dari negara-negara lain yang menjadi target juga harus dihitung mendalam. Ketidakjelasan keuntungan finansial yang bisa mereka dapatkan bisa dengan mudah menjadi alasan untuk membatalkan janji mengguyur Indonesia dengan uang besar.