Islam dalam Perpolitikan Indonesia

Indonesia saat ini sudah termasuk negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Hal ini juga berarti Indonesia adalah negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kita harus bangga bahwa sejak dimulainya sistem pemilihan presiden langsung pada 2004, semuanya berjalan lancar.

Pada pemilihan presiden 2014 dan 2019 memang hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga tidak bisa dihindari terjadi pembelahan dua kutub calon dan pemilih (masyarakat). Itu sebuah konsekuensi logis. Namun kita harus bersyukur pada 2014 secara umum semua partai politik dan masyarakat mampu menerimanya dengan baik.

Dari pemilihan presiden 2014 ini dirasakan ada efek bercak-bercak "perpecahan". Namun secara umum hal itu tidak berefek merusak pemerintahan dan program-programnya.

Islam yang rahmatan lil alamin tentu sangat berperan dalam membangun politik damai. Kasarnya, bila semua umat Islam sejahtera, berarti Indonesia sejahtera. Bila muslim damai, berarti Indonesia damai. Inilah hukum bilangan besar dalam ilmu statistika.

Politik bisa diterjemahkan sebagai upaya untuk meraih kekuasaan. Adapun tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan hanyalah alat. Maka politik itu bersifat "jangka pendek", sedangkan keutuhan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat "jangka panjang". Jadi sesuatu yang bersifat jangka pendek jangan sampai mengalahkan sesuatu yang bersifat jangka panjang. Begitu juga ihwal alat. Jangan sampai alat atau cara justru merusak tujuan.

Strategi dan taktik tidak bisa dipisahkan dalam politik. Bahasa Arab menerjemahkan politik sebagai siasah/siasat. Dan siasat itu sendiri tidak lain adalah cara. Jadi, siasat dan cara itu semua adalah alat. Tentu ini boleh dan wajar. Namun, bila cara itu dilandasi Islam sebagai agama rahmat, semua cara itu harus baik, teratur, dan tidak memecah belah.

Cara-cara dengan memanfaatkan teknologi bisa konstruktif atau destruktif, bergantung pada kandungannya. Kandungan berupa hoax atau kabar bohong yang dikemas lewat teknologi sangat berbahaya karena dianggap bukan kebohongan. Teknologi gambar dan suara bisa diatur sedemikian rupa seolah-olah seseorang mengatakan sesuatu karena orang melihat videonya padahal itu hasil rekayasa teknologi. Tentu masyarakat awam bisa menelan mentah-mentah kabar bohong semacam ini. Mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah manipulasi berbasis teknologi. Ini sangat destruktif serta membahayakan kerukunan dan perdamaian.

Hal yang lebih mengerikan lagi adalah penyebaran informasi palsu itu dilakukan oleh orang-orang yang melek ilmu dan teknologi. Mereka menyebarkannya apabila menguntungkan kelompoknya, padahal informasi itu bohong dan merugikan kelompok lain. Ujung-ujungnya terjadi saling benci dan saling menyalahkan. Sebenarnya, yang dirugikan adalah negara Indonesia sendiri karena energi, waktu, dan dana terbuang untuk menyelesaikannya.

Kerugian ini juga bersifat laten karena akan menyisakan bercak yang terus dibawa ke generasi penerus. Efek dari semua ini adalah kemunduran peradaban, kerugian ekonomi, dan ketidakpercayaan negara lain. Untuk membangun kembali kerusakan fatal ini tentu memerlukan waktu yang sangat panjang. Di sinilah umat Islam Indonesia dapat menyumbangkan peran positif dan konstruktif bagi perpolitikan negara.

Sebenarnya, banyak negara asing yang mengagumi demokrasi Indonesia dengan penduduk Islam terbanyak ini. Rasa kagum ini jangan sampai rusak akibat orang dalam sendiri. Untuk menghadapi politik praktis pemilihan presiden dan pemilihan legislatif serentak, harus dilakukan perlombaan gagasan, bukan lomba hoax yang membuat masyarakat menjadi sumpek, apatis, atau bahkan saling curiga dan benci. Islam dengan ketinggian konsepnya diharapkan menjadi rujukan perbaikan.