Inovasi Pembiayaan Restorasi Lahan Gambut

Upaya merestorasi lahan gambut telah dilakukan, tapi kegiatan ini tidaklah mudah. Kendala utamanya adalah pembiayaan. Untuk merestorasi gambut, dibutuhkan biaya sebesar Rp 66,7 triliun. Tentu semuanya tak bisa disediakan melalui pendanaan dari pemerintah. Dana pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup membiayai kurang dari 5 persen.

Berbagai cara telah dilakukan untuk mencari sumber pembiayaan alternatif. Tapi kebanyakan pembiayaan yang ada hanya bersifat jangka pendek dan berbasis program. Risikonya, ketika programnya selesai, selesai juga pembiayaan dan kegiatan restorasinya.

Restorasi lahan gambut membutuhkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini butuh aneka sumber agar bisa menutupi kesenjangan dalam pembiayaan. Karena itu, pemerintah perlu melakukan inovasi dalam dana perbaikan lingkungan ini.

Ada tiga inovasi pembiayaan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pembiayaan lewat mekanisme transfer fiskal berbasis ekologi (EFT). Kebijakan fiskal ini sangat relevan dilaksanakan karena sistem penganggaran kita menganut pendekatan desentralisasi fiskal. Roh dari desentralisasi fiskal adalah transfer fiskal antar-pemerintah (pusat ke daerah dan provinsi ke kabupaten/kota).

Saat ini, belum ada mekanisme transfer fiskal berbasis ekologi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga kapasitas pembiayaan untuk ekologi, termasuk lahan gambut, sangat minim. Padahal, dalam desentralisasi, pemerintah daerah berperan besar dalam tata kelola lahan gambut. Karena itu, pemerintah perlu segera merancang skema transfer fiskal berbasis ekologi yang bisa secara spesifik membiayai restorasi lahan gambut di level pemerintah daerah.

Kedua, pembiayaan lewat mekanisme pasar karbon. Potensi perdagangan karbon di Indonesia sangat besar, tapi potensi ini belum digarap secara optimal dalam membiayai kegiatan-kegiatan ekologi, termasuk pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.

Banyak kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang bisa dikelola untuk masuk ke dalam pasar karbon, seperti KHG Kahayan-Sebangau. Tapi mereka terbentur persoalan regulasi yang belum selesai di tingkat pemerintah pusat. Meski sudah ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, regulasi ini belum terlaksana. Banyak sekali hambatan teknis yang perlu diselesaikan di level kementerian teknis agar kebijakan ini bisa berjalan, seperti kelembagaan, sistem tata kelola, dan mekanisme perhitungan nilai ekonomi karbon. Tentu kendala teknis ini harus segera diatasi agar potensi pembiayaan yang besar ini bisa dioptimalkan, terutama untuk lahan gambut.

Ketiga, pembiayaan melalui dana lingkungan hidup (enviromental fund) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Potensi dana ini besar karena skemanya bisa lewat pembiayaan campuran antara dana publik, dana hibah, dan dana swasta. Meski demikian, belum ada skim pembiayaan yang spesifik pada lahan gambut. Untuk itu, BPDLH perlu mengembangkan skema pembiayaan yang menyasar pada kegiatan-kegiatan restorasi gambut, terutama yang sifatnya menggerakkan ekonomi berkelanjutan.

Jika tiga inovasi pembiayaan ini bisa dioptimalkan oleh pemerintah, kita memiliki harapan bahwa lahan gambut akan terkelola dengan baik. Tidak hanya memberikan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, gambut juga akan memberi manfaat ekonomi sebagai sumber penghidupan masyarakat.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.