Keadilan kepada Jurnalis Nurhadi

Skandal pajak itu berpusat pada Angin Prayitno Aji, Direktur Ekstensifikasi Direktorat Jenderal Pajak. Ia diduga menerima suap dari setidaknya tiga perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Maret 2021, ia tak pernah muncul ke publik. Kementerian Keuangan pun telah menonaktifkan dia dari jabatannya. Walhasil, media massa tak pernah mendapatkan pernyataannya.

Kesempatan mendapatkan pernyataan Angin terbuka pada Sabtu malam lalu. Ia menggelar resepsi pernikahan anaknya, yang berpasangan dengan anak Komisaris Besar Achmad Yani, mantan Kepala Biro Perencanaan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Nurhadi datang sebagai jurnalis, yang dilindungi Undang-Undang Pers, berusaha memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang jelas dan berimbang.

Malam itu, Nurhadi harus berhadapan dengan sekelompok orang tak beradab. Para penjaga pesta pernikahan—kemungkinan besar anggota kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia—menyekap dan mengeroyoknya. Mereka bertindak barbar, tak mencerminkan anggota kesatuan yang semestinya memahami hukum. Sebaliknya, mereka tak ubahnya preman jalanan.

Anggota institusi penegak hukum itu telah melanggar hukum. Menurut Undang-Undang Pers, mereka yang menghambat dan menghalangi kerja jurnalistik terancam pidana paling lama 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta. Pelaku kekerasan juga melanggar Pasal 170 KUHP dan terancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Kepolisian semestinya segera mengusut tindakan anggotanya itu. Apalagi bukan kali ini saja kekerasan ditujukan kepada jurnalis ketika tengah menjalankan tugasnya. Sepanjang tahun lalu, menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), terjadi 84 kasus kekerasan terhadap wartawan, terbanyak sepanjang sejarah dan meningkat drastis dari tahun sebelumnya, yakni 53 kasus. Kekerasan itu berupa intimidasi, kekerasan fisik, perusakan, perampasan alat kerja dan hasil liputan, hingga ancaman dan teror.