Keniscayaan Rupiah Digital

Penerbitan mata uang digital bank sentral merupakan keniscayaan di tengah semakin masifnya penggunaan mata uang digital dan aset kripto. Bank Indonesia perlu bergerak cepat mengantisipasi pergerakan mata uang digital sebagai masa depan alat pembayaran.

Rencana BI menerbitkan mata uang digital bank sentral mencuat kembali dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia pada Selasa lalu. Mata uang itu akan dinamai rupiah digital. BI bakal mengeluarkan dokumen rencana pengembangan rupiah digital akhir tahun ini. Berbeda dengan mata uang kripto yang terdesentralisasi di jaringan blockchain, rupiah digital bersifat tersentralisasi lantaran dikeluarkan resmi oleh BI. Distribusinya juga dilakukan oleh BI.

Sedikitnya 100 bank sentral dari negara maju dan berkembang telah merumuskan rancangan uang digital versi masing-masing. Bank sentral di sejumlah negara, seperti Swedia dan Singapura, sudah berkali-kali menguji coba mata uang digital bank sentral. Adapun BI memperkirakan butuh enam bulan sampai 1 tahun untuk uji coba rupiah digital.

Pesimisme Dana Moneter Internasional (IMF) ataupun Bank Dunia terhadap rupiah digital seyogianya tidak membuat BI patah harapan. Justru sebaliknya, bank sentral perlu menepis keraguan dua lembaga multinasional itu dengan menciptakan rupiah digital yang dipercaya publik. Dengan penerbitan rupiah digital, BI memperkuat mandatnya sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran sah.

Setidaknya ada tiga manfaat penerbitan rupiah digital. Pertama, rupiah digital akan menciptakan efisiensi karena peredarannya melalui platform teknologi digital blockchain dan distributed ledger technology (DLT). Kedua, rupiah digital bakal menekan biaya transaksi di perbankan. Mata uang digital bank sentral tersebut juga akan menghemat dari sisi retail karena biaya transaksi yang rendah. Transaksi pun akan menjadi sangat cepat dengan dibantu oleh BI Fast dan QRIS.

Yang menjadi tantangan BI saat menerbitkan rupiah digital adalah pengguna Internet di Tanah Air belum merata. Sedangkan untuk menggunakan rupiah digital, diperlukan Internet. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada 2022 menyebutkan penggunaan Internet masih terpusat di Pulau Jawa dengan persentase 43,92 persen.

Kendati demikian, penerapan rupiah digital bisa dilakukan secara bertahap hingga akhirnya mencakup seantero Indonesia. Hanya dengan cara itu, BI bisa membangun sistem pembayaran yang baik.

BI bisa mencontoh bank sentral Bahama, yang pada akhir 2019 meluncurkan dolar Bahama [BSD] digital. BSD digital diterbitkan oleh Central Bank of The Bahamas  untuk melayani transaksi keuangan bagi warga mereka yang tinggal di pulau terpencil.

Tantangan lain yang perlu diantisipasi BI adalah soal keamanan data. Perlindungan konsumen dari serangan siber menjadi aspek yang sangat krusial. Apalagi hingga kini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tak kunjung disahkan. BI perlu memastikan keamanan pengguna rupiah digital.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu aturan hukum yang kuat dan rinci dalam bentuk undang-undang. Bank sentral juga perlu menyusun mitigasi dampak penerbitan rupiah digital terhadap perbankan. Sebab, rupiah digital akan mengurangi bisnis perbankan komersial yang selama ini memiliki pendapatan dari jasa transaksi. Semua ikhtiar tersebut dilakukan agar rupiah bisa mengikuti perkembangan zaman.