Melajoe Belanda

Joss Wibisono*

Tanggapan dosen Universitas Indonesia, Kasijanto Sastrodinomo, dalam kolom "Satu Bangsa Satu Bahasa" (Tempo, 19-25 Agustus 2013) terhadap kolom saya, "Bahasa Nasional" (Tempo, 29 Juli-4 Agustus 2013), sungguh menarik. Pendapatnya yang simpatik terbaca sebagai ajakan untuk berbalas pantun. Berikut ini sekadar "pantun balasan" itu.

Dalam "Bahasa Nasional", saya jelaskan pendirian penguasa kolonial Belanda bahwa bahasanya tidak untuk kaum inlanders, bumiputra tanah terjajah. Pendirian ini merupakan kelainan kalau dibanding penjajah Eropa lain. Tapi itu sama sekali tidak berarti Belanda berpangku tangan dalam soal bahasa. Lingua franca Hindia Belanda mereka jadikan sasaran. Semula mungkin cuma iseng, tapi pada akhir abad ke-19 obok-obok bahasa Melajoe itu jadi serius, sampai akhirnya pada 1901 lahirlah peraturan ejaan Van Ophuijsen. Kenapa mereka melakukan ini? Apa perlunya mengutak-atik bahasa kaum inlanders kalau mereka tidak ingin kalangan terjajah fasih berbahasa Belanda?

Penguasa mana pun, tak terkecuali penguasa kolonial, perlu berkomunikasi dengan rakyatnya. Gubermen dulu, misalnya, perlu berkorespondensi dengan penguasa tradisional. Penguasa kolonial juga perlu menyampaikan putusan pengadilan atau mengumumkan jadwal kereta api. Lebih dari itu, ketika pada abad ke-20 sekolah untuk kaum bumiputra dibuka, penguasa kolonial juga harus memutuskan bahasa apa yang diselenggarakan dalam kegiatan belajar-mengajar.

Begitulah, maka Belanda merasa perlu menyibukkan diri dengan bahasa. Apalagi, sebagai lingua franca, bahasa Melajoe punya pelbagai variasi, tergantung daerah atau golongan. Bahasa Melajoe Ambon di Maluku, misalnya, berbeda dengan bahasa Melajoe kalangan Tionghoa di Jawa. Bahasa Melajoe di Medan juga lain lagi. Menjelang pergantian abad ke-19 ke abad ke-20, pelbagai variasi ini juga terbit dalam bentuk tulisan, sebagai buku atau berkala lain. Tak peduli dengan pelbagai variasi itu, Belanda memilih satu saja. Mereka membakukan bahasa Melajoe.

Inilah awal campur tangan Belanda. Pilihan jatuh pada bahasa Riau, yang mereka sebut Riouw Maleisch. Baru belakangan muncul kecaman terhadap pilihan ini. Maklum, kriterianya tidak jelas. Ternyata yang disebut bahasa Melajoe Riau itu hanya ada pada naskah-naskah setempat, bukan bahasa yang digunakan masyarakat Riau. Akibat bahasa baku itu, tersisihlah dialek-dialek Melajoe lain.

Melajoe Riau dinobatkan sebagai Hoog-Maleisch (Melajoe Tinggi), sementara Melajoe daerah lain atau Melajoe Tionghoa dicibir sebagai Laag-Maleisch (Melajoe Rendahan). Melajoe Tinggi juga harus ditulis dalam ejaan Van Ophuijsen. Soalnya, Charles Adriaan van Ophuijsen adalah pegawai kolonial yang dianggap berjasa "menemukan"-nya. Bahasa inilah yang kemudian diajarkan dan digunakan sebagai bahasa pengantar di HIS, sekolah dasar pribumi, ketika dibuka pada 1914.

Pengawasan penggunaan Melajoe Tinggi dipercayakan pada Kantoor voor Volkslectuur. Didirikan pada 1917, kantor ini lebih dikenal sebagai Balai Poestaka. Lembaga kolonial ini tidak hanya menerbitkan buku (atau berkala lain), tapi juga menyebarkan bahasa dan, lebih penting lagi, mengawasi bahasa Melajoe masyarakat umum. Pegawainya (antara lain Armijn Pané) tak henti-hentinya mengecam pelbagai dialek Melajoe lain, terutama Melajoe Tionghoa, yang dituding bahasa liar. Entah bagaimana ternyata banyak orang Minangkabau bekerja di sana, sehingga logat Sumatera Barat (dan bukan hanya Riau) juga terbaca pada pelbagai terbitan Balai Poestaka. Ada yang berpendapat, karena Riouw Maleisch begitu kaku, sampai-sampai tak ada naskah yang memenuhi syarat ini.

Mungkin saja Melajoe Minangkabau bisa meluweskan bahasa Balai Poestaka, tapi bahasa ini tetap kaku dan jauh dari bahasa sehari-hari. Inilah sebabnya bahasa Indonesia yang mewarisi bahasa Balai Poestaka juga seperti itu, misalnya sangat jauh dari bahasa gaul. Beda besar bentuk formal dari informal ini memang paling jelas dalam bahasa Indonesia, apalagi kalau dibandingkan dengan bahasa daerah.

Balai Poestaka menerapkan syarat ketat bagi naskah yang diterbitkannya. Yang pertama dan utama: naskah itu dilarang menggunakan kata "Indonesia", paling banter "Hindia". Naskah itu juga tidak boleh berisi hal-hal yang asusila. Tentu saja kaidah susilanya adalah apa yang berlaku di Eropa pada awal abad ke-20 (itu pun sebenarnya terus berubah) jadi asing bagi Hindia.

Lebih penting lagi, naskah itu tak boleh berisi aspirasi Indonesia merdeka. Kata kunci buku-buku Balai Poestaka adalah modernisasi, paling banter hanya berisi pertentangan Timur-Barat, Timurnya tak boleh langsung menang. Maka lahirlah apa yang kita kenal sebagai Angkatan Balai Poestaka dengan penulis-penulis seperti Marah Roesli, Nur Sutan Iskandar, dan ­Abdoel Moeis.

Nama-nama mereka mencuat, menyingkirkan penulis lain yang mempermasalahkan kolonialisme. Bukankah Marco Kartodikromo, Semaoen, atau Tirto Adhi Soerjo tak banyak dikenal? Begitu pula penulis Tionghoa seperti Njoo Cheong Seng atau penulis Indo (berdarah campuran) seperti H. Kommer. Bahasa mereka bukan hanya bahasa sehari-hari. Mereka terutama juga tak henti-hentinya mengganggu gugat kolonialisme. Sulit dibantah: Balai Poestaka memang bertujuan mencoret nama mereka.

Selain sengaja membuat bumiputra tak fasih berbahasa Belanda, penguasa kolonial malah melancarkan politik bahasa yang intinya pengekangan dan penyingkiran. Betapa politik itu berhasil karena, ketika merdeka, kita tak hanya mengambil alih bahasa Balai Poestaka sebagai bahasa Indonesia baku (walaupun tanpa ejaan Van Ophuijsen), tapi juga melupakan penulis-penulis yang sengaja disingkirkan oleh Belanda. Lebih gawat lagi, kita memuja-muja angkatan Balai Poestaka sebagai awal sastra Indonesia. Bahkan sebagian sastrawan Indonesia masa kini menobatkan hari lahir Abdoel Moeis, yang karyanya tidak pernah beraspirasi Indonesia merdeka, sebagai hari sastra Indonesia.

*) Penulis dan peneliti lepas, menetap di Amsterdam