Pelajaran dari Masalah Tata Kelola Wanaartha Life

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tata kelola asuransi Wanaartha Life menemukan indikasi pidana perusahaan asuransi itu di pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) diminta melakukan pemeriksaan khusus tentang penyimpangan tersebut. Satu hal penting yang perlu dicatat adalah BPK juga meminta Kepala Eksekutif Pengawas IKNB membina departemen pengawasan IKNB 2A karena tidak melimpahkan indikasi tindak pidana Wanaartha Life kepada Kepala Departemen Pengawasan IKNB untuk investigasi lebih lanjut. Dengan terjadinya kasus akbar Wanaartha Life ini, OJK juga akan melakukan tindakan administrasi terhadap kantor akuntan publik dan aktuaris terkait.

Sejalan dengan keputusan OJK mencabut izin usaha asuransi jiwa Wanaartha Life, langkah pengajuan pailit terhadap Wanaartha Life, yang dilakukan wakil pemegang polis, tidak dapat dilanjutkan. Masih harus kita tunggu penyelesaian terhadap hak para pemegang polis sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian yang akan dikoordinasi oleh tim likuidasi.

Urgensi Manajemen Risiko dan Tata Kelola

Dari uraian sebelumnya dan melihat besarnya kerugian yang ditimbulkan bagi nasabah, kasus ini membuktikan betapa penting tata kelola dan manajemen risiko dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan dunia asuransi.

Tata kelola merupakan penerapan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran dalam operasi asuransi. Dari penjelasan OJK dan BPK, kita dapat melihat betapa Wanaartha Life belum menerapkan pengelolaan asuransi sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip pengelolaan asuransi yang sehat. Kegagalan ini menyebabkan hak-hak para pemangku kepentingan berpotensi gagal terpenuhi.

Selain itu, belajar dari banyak kasus yang menimpa dunia asuransi di Indonesia, penerapan manajemen risiko yang tidak efektif dapat menyebabkan terjadinya masalah dalam pengelolaan asuransi. Tidak salah bila, pada awal 2020, OJK menyatakan perlunya penerapan manajemen risiko asuransi.

OJK telah menetapkan bahwa asuransi yang beroperasi di Indonesia wajib menerapkan manajemen risiko untuk sembilan risiko, yaitu risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Untuk bisa menerapkannya secara efektif, terdapat empat faktor kunci, yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris asuransi; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; serta sistem pengendalian lingkup internal yang menyeluruh.

Direksi dan dewan komisaris asuransi Wanaartha Life bertanggung jawab memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan untuk melindungi kepentingan nasabah. Namun penyimpangan yang terjadi menunjukkan bahwa seluruh kunci penerapan manajemen risiko efektif tidak berjalan.

Dari sembilan risiko yang harus dikelola asuransi itu, kita dapat melihat secara sederhana betapa pentingnya penerapan manajemen risiko di Wanaartha Life, terutama risiko strategis, risiko asuransi, dan risiko kepatuhan, di samping pengelolaan risiko lainnya.

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan Wanaartha Life dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko asuransi adalah potensi kegagalan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan penanganan klaim.

Risiko asuransi Wanaartha Life bersumber dari berbagai kegiatan usaha, seperti jenis produk; jangka waktu produk; risiko yang dijamin; serta manfaat yang diberikan kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta. Kegagalan implementasi penjualan produk saving plan merupakan sebagian faktor yang menyebabkan tingginya selisih antara kewajiban dan aset Wanaartha Life.

Tingginya selisih kewajiban dan aset ini menyebabkan Wanaartha Life melanggar tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan ketentuan risk-based capital (RBC) OJK. Pelanggaran ini menyebabkan Wanaartha Life gagal mengelola risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat asuransi tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Kegagalan mengelola modal sesuai dengan ketentuan menyebabkan OJK mencabut izin usaha asuransi jiwa ini. Kegagalan efektivitas pengawasan, baik oleh pihak internal, eksternal, kantor akuntan publik, maupun OJK, juga memiliki andil terhadap dicabutnya izin usaha Wanaartha Life.

Akhirnya, dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan lembaga keuangan yang sarat diatur oleh regulasi. Untuk bisa eksis pada era yang kompetitif dan kompleks seperti saat ini, asuransi harus mampu melaksanakan tata kelola dan menerapkan manajemen risikonya secara efektif agar sesuai dengan regulasi serta tidak menjadi risiko sistemis bagi perekonomian Indonesia.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.