Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
STRATEGI Presiden Joko Widodo memacu pembangunan dengan membangun banyak proyek strategis nasional (PSN) berulang kali melahirkan persoalan. Alih-alih memberi manfaat, pelbagai proyek tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan konflik agraria.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kejadian terbaru adalah pembangunan kilang minyak dan petrokimia seluas 30 ribu hektare di Desa Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Megaproyek tersebut telah merampas ruang hidup warga yang telah lama menempati area tersebut. Ribuan warga Desa Air Bangis menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Barat di Padang pada 31 Juli lalu. Mereka meminta Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyelesaikan konflik dan turut serta menuntut pemerintah pusat membatalkan proyek tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Area pembangunan proyek tersebut merupakan ruang hidup penduduk yang dikelola sejak 1970. Namun pemerintah tak acuh karena, berdalih demi PSN, warga harus menerima penggusuran begitu saja. Di tengah kecemasan dan begitu sulitnya mencari keadilan, warga yang menolak justru mendapat intimidasi oleh kepolisian. Tidak mengajak berdialog, polisi malah memulangkan paksa warga Air Bangis.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek yang masuk kategori PSN. Tujuannya mulia, yakni memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat proses pembangunan proyek, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang diteken pada 8 Januari 2016.
Namun, di lapangan, peraturan tersebut telah menjadi alat yang efektif untuk menekan masyarakat yang menolak. Intimidasi, pengabaian aspek lingkungan dan pelanggaran HAM telah menjadi model dalam banyak pembangunan PSN. Tak hanya menimpa Desa Air Bangis, di sejumlah proyek pemerintah lainnya juga terjadi hal yang sama. Bagi pemerintah, perampasan ruang hidup untuk PSN merupakan hal yang lumrah demi kepentingan ekonomi.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 106 kasus konflik agraria di area PSN dan non-PSN selama kurun waktu 2017-2023. Lebih dari 1 juta jiwa menjadi korban proyek dengan luas area konflik 800 ribu hektare atau sepuluh kali lipat lebih luas kota Jakarta.
Dari sekian aktor, anggota kepolisian aktif terlibat dalam konflik dengan 50 kasus. YLBHI juga menemukan 134 kasus tindak kekerasan dengan tiga pola berbeda dalam pembangunan proyek era Jokowi. Kekerasan berbentuk intimidasi lisan dan fisik mencapai 48 kasus, adu domba 43 kasus, serta kriminalisasi masyarakat 43 kasus. Lebih dari 200 petani menjadi korban kriminalisasi demi mengerek angka ekonomi.
Pemerintah Jokowi melabeli PSN untuk proyek-proyek yang menelan investasi triliunan rupiah. Pembangunannya dijaga oleh polisi dan beberapa tempat dilindungi tentara. Lahan masyarakat dirampas. Kalau ada yang menentang, mereka diintimidasi dan dikriminalisasi.
Tak hanya merampas ruang hidup masyarakat, beberapa PSN juga mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahan Jokowi. Kawasan industri penghiliran nikel yang dikelola pebisnis Cina, misalnya. Perusahaan pengolah nikel di kawasan industri ini leluasa mengekspor ferro nickel tanpa dipungut bea ekspor dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 ekspor oleh pemerintah.
Selain itu, banyak PSN yang menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi. Dalam sepuluh tahun terakhir, penambangan nikel di Pulau Sulawesi menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan yang sangat masif akibat penambangan liar.
Walhasil, pelbagai kejadian buruk bakal menjadi warisan dari pilihan konsep pembangunan ekonomi Jokowi yang segera lengser pada tahun depan. Hasilnya masih jauh, tapi hutan rusak dan alam binasa sudah di depan mata.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
