Memutus Rente Impor Pangan

Permainan impor pangan ini melibatkan segitiga pelaku: pengusaha sebagai penyuap, birokrat sebagai pemberi izin impor atau pengatur kuota, dan politikus yang memperdagangkan pengaruh. Jalinan ini terpilin rapi dan memanfaatkan celah-celah sempit yang memungkinkan permainan kotor langgeng. Masyarakat selalu dicekoki bahwa segala macam izin itu sekarang sudah bersalin rupa, dari membuka peluang transaksional lewat pertemuan menjadi serba daring. Namun yang namanya izin atau rekomendasi tetap perlu intervensi manusia buat meluluskannya.

Korupsi pangan berakar dari kebijakan pengendalian impor berbasis kuota. Lewat cara ini, pemerintah membagi kuota impor kepada importir sesuai dengan kebutuhan domestik. Rezim ini berpotensi melahirkan masalah hukum, baik dari sisi pidana maupun hukum persaingan usaha. Dari sisi pidana, rezim kuota bisa memfasilitasi persekongkolan antara pemberi dan calon penerima kuota. Adapun dari sisi hukum, persaingan usaha rezim kuota berpotensi memfasilitasi terjadinya praktik kartel, yaitu persekongkolan antar-pelaku usaha dalam menetapkan harga dan mengatur pasokan ke pasar (Rauf, 2016).

Saat ini, rezim kuota dikendalikan lewat dua mekanisme, rekomendasi impor dari kementerian teknis dan surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan. Misalnya, rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk impor buah dari Kementerian Pertanian. RIPH menjadi syarat mengajukan SPI. Sialnya, seperti ditulis Tempo kali ini dan edisi sebelumnya, kedua syarat ini kemudian diperdagangkan. Benar kata sebagian ekonom bahwa kebijakan berbasis rezim kuota (dengan RIPH dan SPI) itu ibarat barang dagangan yang akan tunduk pada mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh pasar. Ketika pasokan kecil (karena kuota), sedangkan permintaan tinggi, harganya akan tinggi.

Praktik culas dimulai dari penetapan penerima kuota impor yang tidak transparan. Aturan ada tapi sekadar formalitas. Dalam beberapa kasus, kuota impor bisa terkonsentrasi pada segelintir grup perusahaan. Hal ini kemudian membuat struktur pasar komoditas pangan menjadi oligopoli, terpusat pada hanya sejumput pemain besar. Sebagai pengendali dan penguasa pasokan di pasar, para pemburu rente bisa memainkan harga seperti roller coaster. Mereka tinggal menentukan harga yang diinginkan. Mereka juga punya keleluasaan menciptakan kelangkaan semu di pasar. Pasar seolah-olah langka, padahal stok menumpuk di gudang. Pemerintah pun mati kutu dan konsumen tercekik harga.

Harus ada kemauan kuat dari pemerintah untuk memutus mata rantai perburuan rente impor pangan. Langkah ini dimulai dari hulu: menggenjot produktivitas dan efisiensi pertanian, terutama komoditas penting. Tujuannya untuk menekan disparitas biaya produksi dan harga pangan domestik dengan harga di pasar dunia. Untuk buah tropis, Indonesia semestinya berjaya karena bisa berproduksi sepanjang tahun. Lalu pemerintah mengganti rezim kuota dengan tarif impor yang lebih adil dan transparan. Adil karena memberikan peluang yang sama kepada semua pelaku usaha. Transparan karena tak ada yang ditutup-tutupi. Negara akan diuntungkan karena tarif mengalir ke kas negara, bukan ke pencoleng.