Orang Asli Papua di Pilkada

Kedua, MRP mengajukan tuntutan ini didasari pada kenyataan sosio-politik tereliminasinya masyarakat Papua sesuai dengan hasil pemilihan legislatif lalu di seluruh kabupaten/kota, terutama di wilayah pesisir. Orang asli Papua terdegradasi perolehan kursinya di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Minimnya perolehan kursi DPRD kabupaten/kota akan sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan bagi kepentingan orang asli Papua di tingkat lokal.

Alienasi dan marginalisasinya pengambilan keputusan atas aspirasi masyarakat Papua ini dikhawatirkan akan berpengaruh signifikan pada kebijakan afirmatif orang asli Papua. Sementara itu, realitas menunjukkan, baik dari aspek demografi maupun sosial dan ekonomi, kota-kota di Papua telah didominasi oleh masyarakat pendatang. Inilah yang mengakibatkan masyarakat Papua cemas, teralienasi di atas tanah sendiri.

Kekhawatiran itu bukannya tanpa dasar. Kenyataan aktual menunjukkan, setelah pembentukan provinsi baru, arus migrasi penduduk dari luar ke Papua begitu deras. Ini seperti menguatkan konstatir sosiolog Ngurah Suryawan (Nyala yang Tak Padam: 2023) bahwa pembangunan dan pemekaran hanya dijadikan obyek oleh negara yang mengabaikan orang Papua, alam, dan kepentingannya. Akibatnya, mereduksi kebudayaan dan identitas orang Papua yang diperjuangkan melalui lembaga-lembaga politik seperti di DPRD kabupaten/kota maupun di lembaga politik lainnya.

Pemerintah nasional menyadari realitas ketimpangan demografi di tanah Papua ini. Namun kesadaran itu tidak dibarengi dengan kebijakan berkelanjutan yang berpihak kepada orang asli Papua. Bahkan pemerintah nasional terkesan membiarkannya.

Berdasarkan situasi itu, MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua memperjuangkan kaveling politik dalam hal rekrutmen calon bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota di pilkada 2024. Ini agar memperoleh basis legalitas hukum dan legitimasi politik. MRP melindungi dan berpihak pada orang asli Papua dengan hak-hak politik yang masih tersisa.

Ada dua skenario yang bisa diusulkan perihal calon kepala daerah kabupaten/kota di Papua. Skenario ini secara eksplisit dan implisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pertama, celah hukum seperti isi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Pasal 28 ayat 3 dan 4 serta penjelasannya dapat menjadi dasar untuk mengusulkan aturan kepada institusi pembuat undang-undang dan peraturan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Bisa juga dikaitkan dengan momentum usulan Komisi II DPR kepada KPU tentang dua rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum perihal pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota pada pilkada 2024, serta usulan tentang data pemilih di pilkada. Usulan tentang pencalonan kepala daerah menjadi entry point agar MRP dapat melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR. MRP menyampaikan usulan draf serta lampiran naskah akademik yang telah disiapkan dengan bobot politik yang didukung oleh institusi lain, seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah dan DPR asal Papua.

Dengan dukungan politik ini, diharapkan Komisi II dapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan masukan agar rancangan Peratuan KPU mengakomodasi aspirasi MRP. Sehingga Peraturan KPU mengatur pencalonan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota memperoleh basis legitimasi. Ada landasan yuridis formil dan materiil yang menjadi pedoman kerja KPU.

Jika peraturan KPU terbentuk sesuai dengan tuntutan MRP, akan menjadi amanat yang harus disampaikan kepada setiap partai politik. Tujuannya agar melaksanakan sungguh-sungguh aturan itu dalam seleksi dan rekrutmen calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Namun, perlu digarisbawahi, sepanjang hal itu belum memperoleh landasan yuridis formal dan legitimasi politik, partai politik tidak akan mengurangi usaha yang sedang dilakukan oleh MRP. Realitas politik pencalonan yang selama ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor demografi hendaknya tetap berlangsung seperti sebelum adanya keputusan hukum yang mengikat. Perlu ada pertimbangan perihal ini di wilayah-wilayah yang jumlah orang asli Papua-nya hampir sebanding dengan pendatang.

Kedua, untuk jangka panjang, mesti ada konsolidasi untuk menyiapkan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua bersama DPR dan pemerintah. Kegiatan ini bisa dilakukan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, DPR Papua, maupun DPRD kabupaten/kota dan MRP serta pemerintahan baru di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hasil pilkada 2024.

Konsolidasi ini sekaligus untuk melakukan sinkronisasi undang-undang yang berkaitan, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Partai Politik, agar pencalonan kepala daerah kabupaten/kota di Papua memperoleh basis legalitas yuridis dan materil. Aturan perihal calon orang asli Papua ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hasil perubahan ketiga yang dapat dijadikan dasar pada Pemilu 2029.

Pemikiran ini bukan untuk mendiskriminasi masyarakat non-Papua untuk tidak menjadi calon dalam pilkada. Namun, sebagai bangsa dan negara, sesuai dengan konstitusi, memerintahkan negara memberikan penghormatan dan penghargaan kepada satuan-satuan wilayah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan. Tujuannya agar mereka tetap hidup dan berkembang di lokusnya, tanpa mengesampingkan komunitas sosial lain.

Hal ini bukan berarti pula rekrutmen politik orang asli Papua kemudian “dicap” tidak nasionalis. Justru di sinilah kekuatan bangsa dan negara semakin kokoh. Negara memberikan prioritas kepada orang asli Papua untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik terhadap dirinya. Sekaligus negara memberikan penghormatan untuk memproteksi martabat, harga diri, serta jati diri orang asli Papua, dan hak-haknya dalam ikatan nation-state Indonesia.