Pemalsuan Alat Tes Antigen di Kualanamu yang Berbahaya

Adakah yang lebih buruk dari penggunaan alat tes usap antigen bekas di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara? Sulit dibayangkan, perbuatan keji itu berlangsung di tempat yang semestinya mencerminkan profesionalisme dan dilakukan oleh petugas resmi dari perusahaan negara.

Menurut polisi, lima pegawai PT Kimia Farma mendaur ulang alat pendeteksi Covid-19 sejak empat bulan yang lalu. Dengan mengakali jumlah tes dari para penumpang pesawat, mereka mengutil jutaan rupiah per hari. Dari segi jumlah, mungkin duit yang mereka dapatkan tidak cukup membuat mata banyak orang terbelalak. Namun, jelas, perbuatan mereka cukup keji. Mereka mengambil keuntungan pribadi dengan membahayakan nyawa banyak orang.

Penggunaan alat bekas pakai itu berpotensi menularkan virus ke banyak orang. Setidaknya, menurut penyelidikan polisi, 9.000-an orang telah menggunakan alat tes bekas itu sejak Desember tahun lalu. Hasil tes antigen mereka, yang digunakan sebagai syarat bisa terbang, bisa jadi tidak akurat.

Kecurangan petugas Kimia Farma itu sedikit-banyak bisa menurunkan kepercayaan orang pada otoritas dan pelayanan medis, yang sangat diperlukan dalam menghadapi pandemi. Padahal situasi wabah belum kunjung membaik. Ancaman baru pun datang dengan adanya mutasi virus. Dalam situasi ini, diperlukan lebih banyak data tes dan pelacakan. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti pengetesan akan terkikis jika kasus-kasus seperti di Kualanamu berlalu begitu saja. Beberapa waktu lalu juga banyak ditemukan pemalsuan hasil tes untuk mengakali persyaratan perjalanan di sejumlah lokasi.

Pemalsuan alat uji antigen di Kualanamu merupakan bentuk paling ekstrem dari berbagai tindakan “curi-curi kesempatan” yang banyak terjadi sejak pagebluk menyerang Indonesia, lebih dari setahun yang lalu. Mentalitas korup telah meluas sedemikian rupa, dari pejabat pemerintah selevel menteri hingga pegawai rendahan di lapangan.

Tindakan korupsi yang dilakukan pada masa pandemi--antara lain melibatkan dua menteri pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin--seolah-olah memberikan dorongan bagi petugas di lapangan untuk berbuat serupa. Alih-alih memberikan pelayanan sebaik-baiknya buat masyarakat, mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk kantong pribadi.