Catatan Suram Pemilu 2024

Pemungutan suara pada Pemilihan Umum 2024 usai sudah. Meski hasil resmi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum belum ada, mekanisme quick count alias hitung cepat telah membantu publik mendapat gambaran siapa memperoleh suara berapa. Keberpihakan Presiden Joko Widodo dan jajarannya membuat proses pemilu kehilangan aspek jujur dan adil. Kini saatnya melakukan refleksi dan merumuskan strategi bersama agar tak ada lagi kecurangan pemilu pada masa mendatang.

Jika ditarik ke belakang, titik awal kecurangan dalam Pemilu 2024 berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2023. Dengan putusan itu, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa menjadi calon wakil presiden meski usianya belum memenuhi syarat. 

Di luar itu, ada berbagai anomali regulasi yang terjadi sepanjang musim kampanye. Begitu telanjangnya pelanggaran konstitusi yang terjadi, para akademikus, termasuk guru besar dari berbagai kampus, sampai merasa perlu turun tangan, meminta Jokowi menghentikan regresi demokrasi di Indonesia. 

Namun, sesungguhnya, noda dalam Pemilu 2024 sudah tampak sejak tahapan kampanye dan berlangsung hingga pemungutan suara. Kemarin, sepanjang proses penghitungan suara, laporan dugaan kecurangan dan kekacauan datang dari berbagai tempat. Tanpa penyelesaian yang sungguh-sungguh, hasil Pemilu 2024 akan cacat dan gagal menghasilkan pemerintahan yang kredibel. 

Pada masa kampanye, secara telanjang Presiden Jokowi dan para pembantunya menunjukkan keberpihakan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi tanpa rasa malu mengerahkan penyelenggara negara dan mempolitisasi berbagai bentuk bantuan sosial demi kepentingan pemenangan anaknya.

Kekacauan berlanjut pada masa pemungutan suara. Di Malaysia, muncul indikasi kecurangan dalam proses pemungutan suara melalui Pos Pemilu Wilayah Selangor dan Kuala Lumpur. Di sana ditemukan 1.972 surat suara sudah dicoblos oleh pihak yang tidak berwenang. Surat suara yang sudah tercoblos juga ditemukan di Mekah.

Pemantau pemilu di Malaysia menemukan pula potensi kecurangan pada waktu pemungutan suara di gedung World Trade Center, Kuala Lumpur. Pemantau melaporkan, proses pencoblosan diwarnai penumpukan ratusan ribu pemilih. Potensi kecurangan berasal dari banyaknya pemilih yang berstatus daftar pemilih khusus, tapi memiliki identitas yang sah.  

Sementara itu, saat pemungutan suara berlangsung di dalam negeri, kemarin, masyarakat di berbagai daerah ramai-ramai melaporkan adanya surat suara yang sudah tercoblos. Lokasi penemuan terentang dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga ke Desa Kotiak, Distrik Pasue, Kabupaten Mappi, Papua Selatan.

Kekacauan terjadi pula dalam bentuk kurangnya surat suara, seperti yang terjadi di Kota Malang, Depok, dan Tangerang Selatan. Lalu ada pula temuan politik uang di Kota Batu dan kegagalan ribuan pemilih di Bangka Belitung dalam menggunakan hak suaranya. Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan, per 24 Januari 2024, telah menangani 1.236 kasus dugaan pelanggaran pemilu.  

Semua masalah itu menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum. Dua lembaga itu wajib bertindak cepat menangani laporan dugaan kecurangan supaya tidak menimbulkan spekulasi. Bawaslu harus bergerak cepat menginvestigasi dan menjelaskan secara transparan hasilnya kepada publik. 

Persaingan Pemilu 2024 yang sangat ketat berpotensi menimbulkan gejolak jika lembaga penyelenggara pemilu tidak bisa menuntaskan penyelesaian dugaan kecurangan dan menjelaskannya kepada publik. Terlebih kecurangan dan ketidaknetralan aparat telah lama terlihat.