Scroll ke bawah untuk membaca berita
Dewan media sosial rawan menjadi alat penguasa mengontrol kebebasan. Bisa mencederai demokrasi.
28 Mei 2024 | 00.00 WIB
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
RENCANA Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk dewan media sosial memantik kecurigaan sebagai cara baru kekuasaan mengontrol publik. Dengan watak otoritarianisme pemerintahan Presiden Joko Widodo, keberadaan dewan itu bisa menjadi celah penguasa membatasi kebebasan dan kreativitas masyarakat bersuara serta berpendapat.
Edisi 27 April 2025
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971
Foto 
