Pilkada dan Rekonfigurasi Kekuasaan

Atas dasar itulah potensi all the president’s men yang cenderung lebih mendengarkan titah kekuasaan daripada rakyatnya akan menguat. Apalagi jika dilihat dari lama mereka menjabat, ada sekitar seratus penjabat yang akan berada dalam kekuasaan selama dua tahun.

Dampak elektoralnya tentu beragam. Bagi inkumben, tentu mereka tidak lagi punya panggung politik yang luas untuk bisa bermanuver sehingga ada potensi untuk tak terpilih lagi. Apalagi bagi pendatang baru. Dengan situasi demokrasi elektoral yang mengharuskan populer dan berbiaya mahal, mereka harus bersaing tak hanya melawan inkumben, tapi juga bisa jadi penjabat kepala daerah.

Perlu dicermati berapa banyak penjabat kepala daerah yang akan maju dalam pilkada. Mereka diuntungkan dengan mempunyai panggung politik untuk bisa populer. Di Jakarta, sebagai episentrum politik Indonesia, penjabat gubernur secara aktif melakukan bermacam sosialisasi bahkan sejak pertama kali menjabat sampai sekarang dengan turut serta menampilkan wajah sang gubernur. Bisa jadi ini strategi kampanye berbiaya murah karena dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta legal secara hukum.

Di sisi lain, bagi demokrasi, rekonfigurasi kekuasaan adalah keniscayaan. Demokrasi tidak berbicara orang per orang, melainkan persoalan sistem. “Kocok ulang” kekuasaan melalui pemilu merupakan bentuk lain ketika demokrasi lebih berbicara soal sistem. Namun studi Berenschot (2021) justru menunjukkan anomali, yakni kadang demokrasi merusak tata kelola pemerintahan. 

Fenomena pilpres 2024 merupakan bukti terbaru mengenai argumentasi tersebut, yakni pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi justru cenderung meruntuhkan demokrasi dengan “mempermainkan” aturan mainnya. Dalam konteks pilkada, orang-orang terdekat dan keluarga Presiden mulai diperbincangkan dan dipertimbangkan untuk menjadi calon kepala daerah dengan harapan adanya coat-tail effect Presiden. Sejauh ini tidak ada larangan mengenai hal tersebut. Namun, lagi-lagi secara etika politik, hal itu tentu dipertanyakan.

Terlebih jika menilik riset terbaru Dan Slater (2024) mengenai keresahannya atas nasib pemilu di level lokal dalam rezim yang akan datang. Dinamika Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sebelum disahkan menjadi salah satu alasan, dengan pilkada secara langsung akan diubah menjadi tidak langsung. Meskipun pada akhirnya rencana itu gagal disepakati, setidaknya hal tersebut menjadi sinyal bagi keberlangsungan demokrasi lokal. 

Demikian pula dengan “curhat” Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang mengeluhkan ihwal demokrasi berbiaya mahal. Pernyataan ini, selain meruntuhkan aspek teknokratis dalam pelaksanaan keserentakan pemilu, mengindikasikan bahwa pemilu secara langsung bisa jadi berada dalam ancaman di masa yang akan datang.

Tentu kita berharap tidak mengalami kembali kisah buruk pilpres 2024, saat penggunaan fasilitas negara dan cawe-cawe kekuasaan disinyalir terjadi. Peringatan dari mantan Perdana Menteri Inggris pada 1948, Winston Churchill, akhirnya menjadi relevan, “Those that fail to learn from history are doomed to repeat it”—Mereka yang gagal belajar dari sejarah dikutuk untuk mengulanginya. Maka, selain mengawal proses gugatan di MK, perlu kiranya kita mulai proaktif mengawasi dan mengawal proses demokratisasi lokal.