Urgensi Tim Ekonomi Jempolan

Contoh lain, ketika sebagian baja Cina tak lagi masuk ke Amerika Serikat, Indonesia mendadak menjadi pasar. Dengan produksi baja sekitar 800 juta ton setahun, ekspor Cina bisa dengan mudah menghancurkan pasar baja negara mana pun, termasuk Indonesia, yang hanya memproduksi 7 juta baja setahun. Perkara semacam ini sejatinya menjadi salah satu penyebab utama Krakatau Steel susah bertahan.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri juga menghadapi masalah yang tak kalah seriusnya. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan impor selalu di atas ekspor. Bahkan industri TPT Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain. Vietnam, yang dulu berada jauh di bawah Indonesia, kini telah menyalip akibat industri TPT dalam negeri kehilangan daya saing. Industri TPT adalah sektor padat karya dan berorientasi ekspor. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri TPT menyerap 3,6 juta tenaga kerja.

Tapi ekspor TPT Indonesia berada di posisi keempat dunia, setelah Vietnam, India, dan Cina. Pasar ekspor TPT Indonesia yang terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 36 persen, Timur Tengah (23 persen), dan Uni Eropa (13 persen). Selama 2015-2017, rata-rata pertumbuhan ekspor TPT Indonesia mencapai 4 persen. Tahun lalu, ekspor TPT hanya naik 5,4 persen, sementara impornya melonjak 13,9 persen. Akibatnya, neraca perdagangan TPT Indonesia tergerus. Sebaliknya, dalam 10 tahun terakhir, Vietnam menikmati peningkatan surplus neraca perdagangan TPT, dari US$ 2 miliar menjadi US$ 26 miliar.

Menghadapi kondisi seperti ini, tak bisa tidak, Presiden Joko Widodo harus didukung penuh oleh the winning team di bidang ekonomi. Mereka seharusnya bukan saja figur yang memiliki kompetensi di bidangnya, tapi juga mempunyai kemampuan berkoordinasi, bekerja dalam tim, dan mengutamakan kepentingan nasional. Mereka haruslah figur yang bersih, tidak mudah diajak hengki-pengki untuk membuat kebijakan yang tidak berpihak pada kemajuan industri manufaktur. Jadi, pertimbangan penentuan kabinet harus dilepaskan dari aksi berbagai pihak yang bermanuver untuk menyodorkan dirinya, partainya, atau golongannya untuk menjadi menteri. Harapan publik, pada periode terakhirnya, Jokowi lebih cermat dan independen dalam memilih menterinya.

Kondisi sekarang mengharuskan Jokowi bergerak lebih cepat, tepat, dan sigap. Laju pertumbuhan ekonomi yang hanya 5 persen setahun dalam jangka waktu yang lama diyakini tidak membantu bangsa ini naik peringkat ke level yang lebih sejahtera. Sejarah berbagai negara maju menunjukkan, ketika mengalami bonus demografi, laju pertumbuhan ekonominya seharusnya ada di rentang 7 persen, bahkan 10 persen. Dalam jangka waktu kurang dari dua dekade, produk domestik bruto (PDB) per kapita negara-negara tersebut terdongkrak hingga menembus level US$ 12 ribu. Sedangkan Indonesia, saat sedang menikmati bonus demografi, laju per tumbuhan ekonominya tak pernah menembus 5,5 persen dalam lima tahun terakhir.

Dengan PDB per kapita yang baru US$ 4.000 kurang sedikit, Indonesia dipastikan terancam momok middle income trap. PDB tak bisa naik lebih tinggi lagi, bahkan ada kemungkinan terjungkal. Tapi tak ada kata terlambat. Kondisi buruk ini masih bisa dihindari dengan memacu pembangunan industri manufaktur. Kuncinya ada pada kebijakan pemerintah yang pro-industri dan konsisten menjalankannya.