Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bercerita tentang pengalamannya mengelola air bersih di Jakarta ketika menjawab sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Sandiaga, meski hanya singkat mengelola pemerintahan di Jakarta, tapi dirinya punya pengalaman keliling melihat ketersediaan air bersih bagi masyarakat. "Saya menemukan perbedaan ongkos antara air untuk keluarga di Jakarta Selatan dan Jakarta utara yang berbeda luar biasa," kata Sandiaga dalam konferensi pers World Water Forum Ke-10 di Bali, Senin, 20 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sandiaga menyebutkan untuk warga menengah ke bawah di Jakarta Utara harus membayar air bersih lebih mahal. Ia menyebutkan masyarakat di Jakarta Utara kesulitan untuk mendapat akses air bersih secara langsung.
Untuk masyarakat menengah ke bawah pada lapisan ekonomi harus membayar air bersih lebih mahal karena tidak mendapat akses terhadap air bersih. "Jadi waktu itu DKI sudah menerapkan semacam privatisasi," ucapnya.
Meski harus mundur dari jabatan wakil gubernur karena maju sebagai wakil presiden di Pemilu 2019, Sandiaga menyebutkan telah mencoba menerapkan konsep public private partnership sebagai solusi keadilan dalam pengelolaan air bersih.
"Itu adalah konsep terbaik, di mana kita juga bisa menambah satu "P" lagi yakni people. Jadi manusia itu harus ada. Jadi masyarakat itu harus ada di konsep ini. Itu yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama," ucapnya.
Menurut Sandiaga, jika Jakarta saja pengelolaan air bersih belum berkeadilan, maka daerah lain di indonesia juga mengalami permasalahan yang mungkin lebih pelik lagi. "Jadi tentunya kita harus pastikan pengelolaan air ini lebih baik ke depannya."
Menurut Sandiaga, ketika menjabat sebagai wakil gubernur, dirinya pun harus menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan air di Jakarta. Saham PT Aetra yang menjadi bagian dari privatisasi air di Jakarta, kata Sandiaga, pun harus dilepas. "Saat saya bertugas di DKI kebetulan waktu itu untuk menghindari benturan kepentingan, semua kepemilikan saya di perusahaan air minum saya telah divestasi," ucapnya.
Sandiaga mengatakan dalam World Water Forum ke-10 bisa menjadi solusi pengelolaan air bersih di daerah. Menurut dia, kehadiran 13 gubernur bisa menjadi modal yang baik merumuskan pengelolaan air bersih yang baik. "Tidak ada solusi tunggal untuk pengelolaan air, disesuaikan dengan daerah dan kearifan lokal masing-masing."
Foto 
