Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Indonesia dihadapkan pada ancaman serius berupa gelombang hoaks politik yang semakin merajalela. Mendekati hari-hari terakhir kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden, hoaks politik menjadi dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hoaks berupa video membanjiri hampir semua platform seperti YouTube, Facebook, dan TikTok, menciptakan tantangan baru dalam menjaga integritas informasi. Sudah siapkah kita membendung hoaks politik ini?
Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo
Menghadang Hoaks Politik Menuju Pemilu 2024
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) baru-baru ini melaporkan temuan mereka terkait hoaks di Indonesia selama tahun 2023. Dari total 2.330 hoaks yang berhasil diidentifikasi, 55.5% merupakan hoaks politik, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan masa pandemi (2020-2022) yang mencatatkan hoaks politik di bawah 33%. Hoaks politik menjadi ancaman serius terhadap demokrasi, menyebabkan kekacauan informasi, dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilu.
Salah satu temuan menarik adalah dominasi hoaks politik dalam bentuk video di platform YouTube, mencapai 44.6%. Hal ini menjadi tantangan besar bagi lembaga pemeriksa fakta karena konten video cenderung cepat viral dan memicu emosi. Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyoroti kekompleksan pemeriksaan fakta konten video, terutama ketika menggunakan kecerdasan buatan (AI), yang semakin populer menjelang Pemilu 2024.
Seluruh capres dan cawapres menjadi sasaran utama hoaks politik. Anies Baswedan mendominasi narasi hoaks dengan 206 narasi positif dan 116 narasi negatif. Meskipun tingkat polarisasi dengan isu SARA belum setinggi Pemilu 2019, perlu diwaspadai potensi peningkatan hoaks dan ujaran kebencian jika pilpres memasuki putaran kedua.
Topik hoaks yang paling sering ditemukan melibatkan dukungan/pengakuan kepada kandidat (33.1%), isu korupsi (12.8%), penolakan terhadap kandidat (10.7%), karakter atau gaya hidup negatif kandidat (7.3%), isu kecurangan pemilu (5%), dan isu SARA (3.9%).
Hasil survei dan penelitian sebelumnya juga sudah menunjukkan bahwa masalah misinformasi dan disinformasi terkait Pemilu 2024 atau Pilpres 2024 masih mengkhawatirkan. Survei opini publik oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan SAIL mengungkapkan bahwa lebih dari 42% orang Indonesia masih percaya pada informasi salah menyangkut Pemilu 2024.
Bahkan, para responden masih mempercayai dua isu hoaks bertema Pemilu yang sudah beredar lama sejak 2014. Dua isu tersebut ialah Presiden Jokowi dianggap keturunan Tionghoa dan isu KTP elektronik untuk WNA Cina mencoblos dalam Pemilu.
Apakah ada di antara kerabat, tetangga, atau kolega Anda yang termakan hoaks serupa?
Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab
Cek Fakta Pilihan
Benarkah Konten Berisi Klaim Cina akan Caplok Indonesia Lewat IKN?
Sebuah narasi beredar di WhatsApp dan Facebook oleh akun ini, ini, dan ini, yang menyatakan adanya sembilan tahapan yang dilakukan Cina untuk mencaplok atau menguasai Indonesia melalui Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser, Kalimantan Timur. Narasi tersebut menyatakan bahwa IKN nantinya akan membangun hunian khusus warga Cina oleh investor Agung Sedayu, Agung Podomoro, Ciputra Group, dan Lippo Group. Dikatakan juga penduduk IKN akan didominasi etnis Tionghoa, dan kebudayaan lokal dihilangkan. Pembangunan IKN yang menggunakan konsultan tata kota dari Shenzhen City, Cina, disebut untuk melancarkan rencana Cina mencaplok Indonesia.
| Hasil Pemeriksaan fakta
Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa narasi yang beredar tersebut tergolong hoaks. Menurutnya kerja sama IKN dengan Shenzen City didasarkan pada keinginan membangun kota masa depan yang mengadaptasi teknologi canggih (smart city) bukan untuk mencaplok.
Waktunya Trivia!
Benarkah Video Berisi Klaim Surat Suara di Makassar Datang Tanpa Pengawasan?
Salah satu akun Facebook [Arsip] membagikan video dengan klaim bahwa surat suara di Makassar tiba di pelabuhan tanpa pengawalan dan pengawasan. Dalam video terlihat sejumlah polisi dan tumpukan kardus di depan peti kemas. Kemudian terdengar suara seseorang sedang marah-marah yang mencari-cari petugas keamanan.
Ada Apa Pekan Ini?
Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, sosial, dan kesehatan. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
- Benarkah Jokowi Bagi-bagi Amplop Uang ke Tukang Becak pada Masa Kampanye 2024?
- Benarkah Pengungsi Rohingya Disebut Imigran Gelap?
- Benarkah Pengungsi Rohingya Bakar Gudang di Aceh?
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi ChatBot kami.
Ikuti kami di media sosial:
Foto 
