Gagap Menangani PMK

TEMPO.CO, Jakarta - Wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) semakin menggila. Dalam dua bulan, virus PMK menyerang sekitar 300 ribu hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, kerbau, babi di 20 provinsi. Peternak pun merugi karena ribuan sapi dan kambing, yang seharusnya bisa dijual menjelang hari raya Idul Adha, mati. Produksi susu di sejumlah daerah juga menyusut setelah virus PMK menjangkiti hampir semua sapi perah.

Untuk mengatasinya, pada 24 Juni 2022 Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK. Tim ini punya banyak tugas, mulai dari melacak ternak yang terinfeksi, merawat dan mengobati, vaksinasi ternak sehat, hingga edukasi pada peternak. Jokowi menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto sebagai Ketua Satgas PMK yang mengkoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, hingga polisi dan tentara.

Pembentukan Satgas PMK merupakan gaya Jokowi menangani sebuah masalah. Kecewa dengan Kementerian Pertanian yang tak sigap, ia membentuk lembaga lain untuk melimpahkan pekerjaannya. Dari liputan-liputan sebelumnya, virus PMK masuk ke Indonesia akibat jebolnya karantina sehingga virus masuk dari impor ternak ilegal.

Masalahnya, Satgas PMK tak serta-merta bisa mengambil alih wewenang Kementerian Pertanian. Seperti umumnya pembentukan unit baru, unit lama tak begitu saja mendistribusikan kewenangan kepada lembaga baru. Semrawutnya birokrasi Indonesia selalu diselesaikan dengan menambah kesemrawutan.

Satgas PMK gagap mendistribusikan vaksin karena kewenangan vaksin masih dipegang Kementerian Pertanian. Ini di luar soal anggaran. Urusan kesehatan hewan yang berada di Direktorat Jenderal Peternakan membuat koordinasinya tak lebih utama dari urusan produksi. Pemerintah hendak memakai anggaran pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan untuk menangani pandemi Covid-19.