Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana kompetisi Liga 2 (Liga Nusantara) untuk membatasi kuota pemain naturalisasi mendapat reaksi keras dari Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) yang menyebut hal itu sebagai pelanggaran hak asasi manuia (HAM).
Rencana pembatasan kuota pemain naturalisasi di klub Liga 2 termasuk dalam salah satu poin kesepakatan Sarasehan Sepak Bola Nasional yang digelar PSSI dengan melibatkan klub Liga 1 dan Liga di Surabaya, Sabtu lalu, 4 Maret 2023. Agenda itu menghasilkan sejumlah poin-poin. Klub Liga 2 juga akan mendapat tambahan jatah kuota pemain asing.
APPI menentang keras rencana pembasan jatah pemain naturalisasi itu. Mereka menyebutnya itu merupakan pelanggaran HAM, karena setelah seseorang dinyatakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), mereka punya hak sama dengan sesamanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Seyogyanya, ia (pemain naturalisasi) mendapatkan hak yang sama dengan WNI lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," demikian kata APPI dalam rilisnya.
"Hal ini tidak sejalan dengan Universal Declaration of Player Rights dan FIFA’s Human Rights Policy. Jika naturalisasi dianggap suatu polemik di sepakbola nasional, perlu dicari solusi terbaik dan bukan malah membatasi jumlahnya dalam setiap tim. Terlebih sebagian dari pemain-pemain tersebut pernah dan bahkan masih menjadi pemain aktif dari tim nasional Indonesia."
Ditegaskan pula APPI, sebagian dari mereka para pemain naturalisasi memilih menjadi WNI karena kebutuhan dan permintaan untuk tim nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Perlu diperjelas tujuan adanya pembatasan bagi pemain naturalisasi," tulis APPI dalam rilisnya. "Jika tujuan pembatasan pemain adalah untuk pengembangan pemain lokal, namun hal ini tidak sejalan dengan rencana penambahan kuota pemain asing. Hal serupa juga dengan adanya usulan salary cap juga perlu dikaji lebih mendalam."
Soal salary cap (pembatasan gaji yang dikeluarkan klub), menurut APPI, kajian wajib dilakukan lebih lanjut dikarenakan FIFA juga mengarahkan untuk setiap federasi memberikan batasan salary minimum.
"Jika salary cap diterapkan menjadi suatu aturan, perlu ditambahkan regulasi menggunakan minimum salary agar tidak terjadinya disparitas antar pemain di Indonesia."
Menurut APPI, hal lain yang perlu dikaji lebih lanjut juga adalah mengenai jadwal kompetisi.
"Tujuan untuk memberikan waktu lebih luas bagi kompetisi Liga 2 merupakan suatu program yang baik," tulis mereka. "Namun jika dilihat dari segi timeline, akan sangat berbenturan satu dengan yang lain."
"Seperti Liga 2 musim 2023-2024 yang direncanakan akan berakhir pada Juni 2024. Namun, Liga 1 2024 akan terselenggara pada Juli 2024 sebagaimana akan terselenggara pada musim sebelumnya (Juli 2023)."
APPI menilai pengaturan jadwal seperti itu sangat tak menguntunkan pemain. Pemain yang promosi dari Liga 2 musim 2023-2024 yang akan bermain di Liga 1 2024-2025 nantinya hanya memiliki waktu istirahat sebulan saja.
APPI telah mengirimkan surat kepada PSSI untuk dapat dibuatkan suatu audiensi guna membahas hal-hal tersebut.
"Harapan kami, agar pemain dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehigga menjadi suatu transformasi bagi sepak bola Indonesia," tulis mereka. "Jika ingin meningkatkan kualitas dan standar sepak bola itu, semua dilibatkan. Itu berkaca dari sepak bola di negara-negara yang maju."
Foto 
