Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora menyampaikan dukungan partainya terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto merupakan aspirasi dari kader di 38 provinsi Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Tekad telah bulat, hati telah mantap. Tali sudah ditambatkan, Mari songsong hari depan, berjuang bersama pada Pemilu 2024, demi menjemput masa depan Indonesia superpower baru dunia,” kata Fahri Hamzah dalam siaran resmi Partai Gelora di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dia menambahkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora pada 7 Agustus 2023 menerima surat resmi dari 38 perwakilannya di provinsi yang menyatakan dukungannya buat Prabowo. Dukungan itu merupakan tindak lanjut dari pengurus Gelora di 514 kota/kabupaten di Indonesia.
Jejak Awal dan Kiprah sebagai Aktivis Mahasiswa
Fahri Hamzah lahir pada 10 November 1971 di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Fahri Hamzah telah melalui berbagai fase penting dalam hidupnya sebelum memasuki dunia politik.
Menurut informasi dari situs pribadinya, ia menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada 1990 hingga 1992, namun akhirnya memilih masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992.
Di Universitas Indonesia (UI), karier aktivis Fahri mulai berkembang. Ia terlibat dalam berbagai organisasi mahasiswa dan menjadi ketua umum Forum Studi Islam di fakultasnya. Kegiatan aktivisnya semakin berkembang saat ia menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas pada periode 1996–97.
Seiring dengan Reformasi tahun 1998, Fahri juga menjadi salah satu inisiator pendirian Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang. Di sinilah jejaknya dalam gerakan mahasiswa dan perubahan sosial mulai tumbuh.
Perjalanan Politik
Peran Fahri Hamzah dalam perubahan politik Indonesia semakin jelas saat ia terlibat dalam aktivitas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dilansir dari p2k.stekom.ac.id, ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2004 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sini, ia terlibat dalam Komisi VI yang menangani masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi/UKM, dan BUMN.
Fahri Hamzah bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pada 2009, ia kembali terpilih dalam pemilihan umum legislatif Indonesia dan terus berkontribusi di Komisi VI. Namun, perjalanan politiknya tidak hanya sebatas di bidang perdagangan dan perindustrian. Pada tahun 2011, ia dipindahkan ke Komisi III yang membawahi masalah hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Kemudian pada 2014, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2014–2019.
Kontroversi
Sepanjang perjalanan politiknya, Fahri Hamzah juga menghadapi berbagai kontroversi. Salah satu yang mencuat adalah terkait dana nonbujeter DKP yang ia terima pada tahun 2007 dari Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan saat itu. Meski sempat mendapat kritik dan pengawasan ketat, investigasi akhirnya membuktikan kebersihannya dari tuduhan tersebut.
Selain itu, Fahri Hamzah juga pernah mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011. Usulan ini kontroversial ini mendapat berbagai respons terutama dari aktivis antikorupsi.
Dari Politisi hingga Penulis Buku
Fahri Hamzah tidak hanya terpaku pada dunia politik semata. Ia juga aktif sebagai penulis dan intelektual muda yang peduli dengan berbagai isu. Menurut situs pribadinya, ia telah menerbitkan beberapa karya, seperti "Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat", "Negara, Pasar, dan Rakyat", "Kemana Ujung Century", dan "Demokrasi, Transisi, Korupsi". Karya-karya ini mencerminkan pemikirannya tentang isu-isu krusial dalam politik dan perekonomian Indonesia. Dari seorang aktivis mahasiswa hingga tokoh politik yang diperhitungkan saat ini.
Foto 
