Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Partai NasDem yang meminta Anies Baswedan agar memilih calon wakil presiden tidak hanya beradasarkan kepemilikan partai politik. Mardani menyatakan pihaknya tak mempermasalahkan jika sosok pendamping Anies itu memiliki partai atau tidak, tetapi dia mengingatkan agar hal itu tak membuat Partai Demokrat ngambek.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mardani menyatakan Anies tak akan bisa bertarung pada Pilpres 2024 jika Demokrat ngambek dan kemudian mencabut dukungannya. Akan tetapi dia meyakini hal itu tak akan terjadi karena ketiga partai telah menandatangani piagam koalisi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau Demokrat-nya ngambek, cuma dua (parpol) enggak bisa. Tetapi yang sudah dibangun oleh NasDem, Demokrat, PKS, sekarang itu bukan proses instan. Sudah ada piagam," kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023.
"Buat saya, parpol punya hak, non-parpol juga punya kesempatan,” ujar Mardani.
Cawapres pendamping Anies harus bisa memberikan dorongan elektoral
Kendati demikian, Mardani menegaskan bahwa sosok pendamping Anies harus bisa memberikan dorongan elektoral dan mengokohkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mardani menyebut partainya menerima siapapun sosok yang dipilih Anies. Pasalnya, Anies memang diberikan mandat oleh koalisi untuk menentukan sendiri cawapresnya.
Dia menjelaskan, Anies tetap menjalin komunikasi yang baik dengan parpol koalisi, pun ihwal cawapres. Ia menyebut pekerjaan rumah saat ini adalah menentukan momentum pengumuman cawapres. Mardani berharap deklarasi cawapres Koalisi Perubahan ini bisa segera ditunaikan bulan ini.
“Doakan saja. Kan sesudah diumumkan habis itu apa nih, jangan sampai nggak ada momentum,” kata dia.
Selanjutnya, NasDem wanti-wanti Anies
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengingatkan Anies Baswedan agar menunjuk cawapres sesuai dengan tiga kriteria yang disepakati Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dia menjelaskan, tiga kriteria cawapres yang sebelumnya disepakati adalah bisa membantu pemenangan, menjaga stabilitas koalisi, dan membantu proses pemerintahan berjalan efektif.
Cawapres yang membantu pemenangan, kata Ali, berarti sosok tersebut bisa mengerek elektabilitas Anies di lumbung suara yang tidak maksimal. Selain itu, Ali menyebut cawapres ini hendaknya bisa menjadikan koalisi stabil, yang berarti tidak boleh standar ganda maupun berpihak kepada salah satu partai.
"Ketika Anies sudah memilih Si Fulan untuk menjadi cawapres, maka Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah," kata Ali dalam keterangannya, Selasa, 1 Agustus 2023.
Ali mewanti-wanti agar Anies menunjuk cawapres bukan berdasarkan hanya alasan agar bisa maju pada Pilpres 2024 saja. Menurut dia, pemilihan cawapres harus didasarkan kalkulasi untuk meraih kemenangan dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Seseorang dipilih sebagai cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbanganya Anies bisa maju saja,” kata dia.
Anies Baswedan terus bergerilya untuk mencari cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Sebelumnya, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Dewan Syura PKS Ahmad Heryawan disebut menjadi kandidat kuat cawapres. Belakangan Anies memberi sinyal kedekatan dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Foto 
