"tak ada latar belakang politik"

SEJUMLAH jenderal, Selasa siang lalu keluar dari aula Kopkamtib jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Selama 2« jam berembug dengan Wapangab/Pangkopkamtib Laksamana Sudomo, semula ada kesan situasi tampaknya gawat. Tapi Sudomo menolak dugaan itu. "Ini pertemuan rutin. Jangan lantas beranggapan situasi sudah gawat," katanya. Para jenderal itu: Pangkowilhan I-IV, para Pangdam di Kowilhan II Pangdam Iskandar Muda/Aceh dan Cenderawasih/Irian Jaya serta para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri. KSAD diwakili Deputy Letjen Poniman. Kepada mereka, Sudomo minta agar membantu gubernur melaksanakan 5 operasi: tanah, hukum, pupuk dan operasi harapan (pengamanan 9 bahan pokok keperluan sehari-hari serta bahagia (menjelang Lebaran). Di luar dugaan, siang itu terdengar janji Sudomo yang menggembirakan. Katanya "Dalam menangani suatu kasus, jangan ringan tangan melakukanÿ20penahanan. Terhadap yang sedang diperiksa dan ditahan, hindarkan pemeriksaan dengan kekerasan seperti main pukul atau siksaan. Dalam pemeriksaan bisa saja yang bersangkutan diperiksa di rumah." Tampaknya itu penegasan kembali dari keputusan bersama antara Pangkopkamtib, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tempo hari. Dan Sudomo mengakui itu. Sebelumnya ia sudah memerintahkan agar 17 orang yang terlibat kasus Siria-ria dibebaskan. Tapi yang ditahan dalam kasus Jenggawah sampai pekan lalu belum bebas. Bahkan menurut Bupati Jember, Supono, penahanan itu mencapai jumlah 39 orang. "Semua sudah ditangkap. Tinggal satu orang, yaitu seorang anggota DPRD," kata bupati. Anggota DPRD tingkat II Jember yang terlibat itu rupanya Sutiyono, Fraksi PDI, yang sampai akhir pekan lalu jadi buronan. Sutiyono kabarnya pernah menyusun laporan adanya sejumlah tanah garapan rakyat -- subur dan letaknya baik -- yang menurut rencana akan dibagikan untuk pegawai negeri dan pejabat setempat. Misalnya kerawat desa, mandor, sinder dan anggota Muspida (kecamatan). Sutiyono ternyata tidak sendirian. Seorang anggota Fraksi PDI lainnya, anggot DPRD tingkat I Jawa Timur, juga menyusun laporan yang sama dengan mengambil contoh desa Lengkong. Setiap anggota Muspida di sana kebagian 5 ha, begitu pula sebagian pegawai PTP XXVII dan beberapa anggota veteran. Siria-ria Golkarÿ20 Anehnya, PPP yang pernah kuat di Jenggawah cenderung bersikap diam. "Bahkan ada yang mulai menghasut rakyat bahwa pimpinan PPP banci," kata Basuki Arif yang mewakili 100 lebih petani desa Kaliwining, utara Jenggawah. Barangkali itulah sebabnya Fraksi PPP di DPR pusat merasa perlu menurunkan ketiga anggotanya H. Soe~wardi, Chisbullah Huda dan Abdullah Syahir. Jauh sebelumnya, seorang anggota raksi PPP di DPR sudah mengumpulkan bahan sengketa tanah PTP XXVII itu. Ia adalah Imam Churmen, Wakil Ketua Komisi IV (pertanian dan tenaga kerja). Empat tahun lalu seberkas laporan ia sampaikan kepada Dirjen Perkebunan "untuk diuji kebenarannya." "Saya hanya menyampaikan data tehnis, tanpa analisa politik apa pun," kata Imam. Dalam laporan itu juga disebutkan adanya usaha menyewakan 2 kaveling @ 75 ha kepada orang kota. "Keduanya ayah dan anak, tinggal di jalan Yos Sudarso, Jember. Setiap hektar Rp 100.000 setahun. Dan mereka Cina," katanya. Bukan hanya parpol yang memang sejak semula getol menangani kasus ini, bahkan kini Golkar pun tak ketinggalan. Dua pekan lalu Fraksi Karya merasa perlu mengutus ketuanya sendiri, Soegiharto, meninjau Siria-ria. Dalam pemilu lalu, Golkar menang mutlak di sana. Kata Soegiharto bersemangat "Kasus Siria-ria belum selesai tuntas. F-KP akan terus memperjuangkan agar diselesaikan sebaik-baiknya." Akan menyampaikan laporan tertulis kepada Menhankam/Pangab, Soegiharto menyatakan "isinya tidak sama dengan laporan Laksusda." Tampaknya situasi mulai berubah, bahkan berbalik. Pekan lalu tak kurang dari Gubernur Ja-Tim Soenandar Prijosoedarmo sendiri sependapat dengan Fraksi PPP di DPRD Ja-Tim bahwa makin banyaknya laporan masyarakat tentang kasus pertanahan membuktikan kebenaran adanya kasus tersebut. Oleh gubernur hal itu dinilai positif lapat menumbuhkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warganegara dan mendorong Pemerintah lebih bersungguh-sungguh menyelesaikannya. Di Jakarta, pekan lalu bahkan Menteri Penerangan Ali Moertopo berpendapat "tak ada latar-belakang politik dalam sengketa tanah." Kalau pun ada latar-belakangnya, menurut Ali Moertopo, hanyalah lantaran 3 hal karena merasa tenteram kalau sudah punya sawah atau tanah, faktor sosial ekonomi dan bisnis. "Tak ada latar belakang politik," katanya sekali lagi. "Kalau pun ada oknum pejabat terlibat, itu karena memanipulasikan jabatan dan kekuasaan."