2 Calon Kepala Daerah di Pilkada 2018 Ini Hartanya Minus

TEMPO.CO, Jakarta - Dari 1.165 calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018 yang melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ternyata ada dua orang yang harta kekayaannya minus. Laporan harta kekayaan itu sudah berstatus terverifikasi oleh KPK.

Dua bakal calon kepala daerah itu adalah Syapuani, tercatat sebagai calon bupati Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dengan laporan harta kekayaan minus Rp 115 juta. Lalu, Paskalis Sirajudin tercatat sebagai calon wakil bupati Kabupaten Manggarai Timur, NTT dengan laporan harta kekayaan minus Rp 94 Juta.

Baca juga: KPK Akan Umumkan LHKPN Calon Kepala Daerah Setelah Penetapan KPU

"Biasanya LHKPN minus itu karena ada utang. Namun untuk pastinya, akan kami periksa setelah penetapan resmi dari KPU," kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa saat dihubungi Tempo pada Kamis, 25 Januari 2018.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, orang yang memiliki utang masih boleh mencalonkan diri, sepanjang utang tersebut tidak termasuk merugikan keuangan negara dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.