Abai Aturan Mengganti Dewan Pengawas KPK

Sejumlah pegiat antikorupsi mengkritik penggantian anggota Dewan Pengawas KPK karena dilakukan tanpa panitia seleksi. Meski pernah menjabat komisioner pengganti di KPK, jejak Indriyanto mendapat sorotan karena beberapa kali menjadi pembela kasus korupsi.

29 April 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, 28 April 2021. BPMI Setpres/Rusman

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pegiat menilai penunjukan pengganti anggota Dewan Pengawas KPK mengabaikan peraturan karena dilakukan tanpa seleksi.
Presiden perlu meminta masukan publik untuk menilai siapa yang layak menggantikan Artidjo Alkostar sebagai anggota Dewas KPK.
Rekam jejak Indriyanto Seno Adji sebagai anggota pengganti Dewas KPK mendapat sorotan karena pernah membela perkara korupsi.

JAKARTA – Sejumlah pegiat antikorupsi mengkritik langkah Presiden Joko Widodo, yang menunjuk langsung Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggantikan Artidjo Alkostar. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai Presiden Jokowi mengabaikan dan melanggar peraturan. "Di Undang-Undang KPK baru, memang disebutkan penunjukan anggota Dewan Pengawas oleh Presiden. Tapi itu hanya berlaku untuk lima orang pertama," kata Kurnia kepada Tempo, kemarin.