Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY mengatakan ayahnya sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersyukur karena Partai Demokrat kembali masuk pemerintahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Demokrat yang dipimpin oleh AHY berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Belakangan Demokrat bergabung dengan partai pendukung Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Ini sebuah momentum bersejarah karena alhamdulilah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan,” kata Agus ditemui usai pelantikan.
Dalam keterangannya, Agus menyampaikan komitmen untuk menjalankan tugas di masa sisa pemerintahan Jokowi. Pemerintah Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024.
AHY bercerita dia dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin malam, 19 Februari 2024. Kemudian dia dipanggil oleh Jokowi pada Selasa malam 20 Februari 2024 untuk diminta kesediaan menjadi Menteri ATR/BPN.
“Yang saya lakukan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga bagaimanapun beliau adalah pemimpin Koalisi Indonesia Maju ke depan,” kata Agus.
Usai melantik AHY di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024, Jokowi mengatakan dia tidak ragu memberikan posisi Menteri ATR merangkap Badan Pertanahan Nasional. Ia menyebut ATR/BPN cocok dengan AHY yang punya latar belakang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, lulusan akademi militer, hingga sejumlah universitas tinggi luar negeri.
“Karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan tugas pertama AHY berkaitan dengan sertifikat elektronik yang harus didorong agar lebih masif. Kedua, untuk Hak Guna Usaha carbon trading segera selesaikan. Ketiga, berkaitan dengan 120 juta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang perlu segera diselesaikan.
Foto 
