Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Akbar Tandjung Kritik Ancaman People Power Amien Rais

Akbar Tandjung, menilai people power, seperti yang disampaikan oleh Amien Rais, tak lagi relevan dalam Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

17 April 2019 | 07.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai people power tak lagi relevan dalam Pemilu 2019 dan Pilpres 2019. Ia menyebut pengerahan massa besar-besaran tersebut tak diperlukan karena ia yakin tak akan ada kecurangan dalam Pemilu 2019. Sebelumnya, perihal people power disampaikan oleh Amien Rais.

"Saya kira tidak relevan. Saya tidak pernah ada pikiran akan terjadi konflik," ujar Akbar di kediamannya, Jakarta Selatan, seusai disambangi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Erick Thohir, Selasa malam, 16 April 2019.

SimakKata Ma'ruf Amin Soal Ancaman People Power dari Amien Rais

Menurut Akbar, memang ada orang-orang tertentu yang punya kepentingan dalam pemilu dan mencurigai akan ada kecurangan proses Pemilu. Namun, Akbar menilai hal tersebut kurang pantas karena sudah berprasangka buruk. Apalagi, jika itu diucapkan oleh para tokoh.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelumnya, politikus Partai Amanat Nasional Amien Rais yang menyatakan akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemui kecurangan dalam Pilpres 2019. "Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan massif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power," kata Amien.

Amien menuturkan dia memilih menggerakkan people power ketimbang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menyatakan tak percaya dengan MK.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

LihatHasto Kristiyanto: People Power Amien Rais Tak Hargai HMI

Amien Rais, yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, ketika itu mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. BPN mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.

FIKRI ARIGI

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus