Bersahabat tapi Sulit Berkoalisi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO/M Taufan Rengganis

Menurut Dasco, Gerindra tinggal menunggu waktu yang tetap untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Ia juga memastikan bahwa rencana koalisi Gerindra dan PKB akan segera terwujud. Namun Dasco tetap membuka peluang partai lain untuk bergabung dalam agenda koalisi Kebangkitan Indonesia Raya--rencana nama koalisi Gerindra dan PKB.

“Kami juga tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan partai lain,” ujar Dasco.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menyebut rencana koalisi antara partainya dan Gerindra yang sempat beredar di masyarakat masih bersifat wacana dan spekulasi. Sebab, hingga saat ini PDI Perjuangan belum menyatakan berkoalisi dengan partai tertentu.

“Kami tidak bermain tentang spekulasi,” kata Djarot.

Ia mengatakan PDI Perjuangan memang tengah berfokus membangun komunikasi dengan berbagai partai politik untuk bekerja sama dalam menghadapi pemilihan presiden 2024.

Setelah Prabowo bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo seusai Pemilu 2019, hubungan antara Gerindra dan PDI Perjuangan kembali mesra. Kedua partai juga sempat sangat mesra ketika sama-sama mengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Tapi kedua partai berseteru dalam dua kali pemilihan presiden pada 2014 dan 2019. PDIP mengusung Jokowi sebagai calon presiden dan Gerinda menyokong Prabowo--yang kalah dalam dua kali pemilihan tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, berpendapat kondisi politik saat ini semakin menguatkan bahwa PDIP dan Gerindra akan sulit berkoalisi dalam pemilihan presiden 2024. Alasannya, kedua partai sama-sama berkukuh akan mengusung kader sendiri sebagai calon presiden.

“Saya melihat Gerindra akan harga mati untuk mencalonkan Prabowo Subianto, dan PDIP juga menghendaki Puan Maharani sebagai calon presiden,” kata Ujang, Ahad, 3 Juli 2022.

Menurut Ujang, sangat sulit bagi Gerindra berkoalisi dengan PDIP jika disertai syarat harus menjadi calon wakil presiden mendampingi Puan Maharani. Sebaliknya, PDIP juga sulit menerima jika kadernya menjadi calon wakil presiden, karena partai besutan Megawati Soekarnoputri ini sudah memenuhi syarat mengusung pasangan calon presiden tanpa harus berkoalisi.

Pertimbangan lain, kata Ujang, skenario menduetkan Prabowo-Puan akan sulit memenangi pemilihan presiden karena elektabilitas Prabowo mulai stagnan dan tingkat keterpilihan Puan Maharani masih rendah. Sesuai dengan hasil riset elektabilitas oleh sejumlah lembaga survei, posisi tiga teratas ditempati Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menganggap hubungan Gerindra dan PDIP bakal tetap harmonis, meski kecil kemungkinan kedua partai akan berkoalisi dalam Pemilu 2024. Meski begitu, ia tetap melihat ada peluang PDIP menunaikan perjanjian Batu Tulis pada 2009, yang isinya mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

“Kalau muncul Prabowo-Puan, PDIP tak akan masalah memulai karier dari calon wakil presiden,” kata Dedi. 

Peneliti bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, berpendapat PDIP akan realistis dengan membangun koalisi bersama partai lain, tapi tetap mengusung kader internal sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024. “Tentu PDIP selektif dalam memilih mitra partai politik koalisi. Artinya, seleksi itu berbasis pengalaman berkoalisi sebelumnya. Gerindra dan PKB tentu potensial untuk bisa satu gerbong lagi,” kata dia. 

AVIT HIDAYAT