Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Perludem meminta pemerintah dan KPU menjamin keselamatan masyarakat dari penularan Covid-19 menjelang pencoblosan pilkada.
Pemilih bisa saja ragu ke TPS karena khawatir tertular virus corona.
Satgas menemukan ada 17 daerah penyelenggara pilkada berisiko tinggi terjadi penularan Covid-19.
JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin keselamatan masyarakat dari penularan Coronavirus Disease 2019 menjelang pencoblosan pasangan calon kepala daerah pada 9 Desember mendatang. Jaminan itu dibutuhkan untuk membuktikan narasi pemerintah tentang pilkada aman dan sehat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sebab, mereka dan DPR yang memutuskan untuk melanjutkan pilkada tahun ini di tengah pandemi," kata Titi, kemarin.
Pernyataan Titi ini merespons temuan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengenai kondisi penularan virus corona di 270 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini, Rabu lalu. Dari temuan itu, diketahui ada 17 kabupaten dan kota penyelenggara pilkada yang berisiko tinggi mengalami penularan Covid-19. Wilayah tersebut berada di delapan provinsi.
Temuan lainnya, sebanyak 215 daerah penyelenggara pilkada berisiko sedang dan 67 daerah berisiko rendah dari penularan virus. Satgas juga menemukan sepuluh daerah aman dari penyebaran corona.
Menurut Titi, data Satgas Penanganan Covid-19 tersebut menunjukkan pemerintah dan KPU belum sepenuhnya bisa menjamin keselamatan masyarakat dari virus di daerah penyelenggara pilkada. Ia khawatir pilkada kali ini akan merugikan masyarakat karena penularan virus dan kualitas demokrasi yang menurun.
Titi berpendapat kualitas pilkada berpotensi tidak maksimal karena pemilik suara ragu datang ke tempat pemungutan suara. Mereka memilih berdiam di rumah lantaran khawatir tertular Covid-19 di TPS.
"Pemerintah tak bisa mundur lagi, hanya beberapa hari lagi pelaksanaan pilkada. Duit negara juga sudah keluar banyak. Jadi, pemerintah harus buktikan pilihan mereka," ujarnya
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Saan Mustopa, berharap KPU rajin memantau kondisi penularan virus di 270 daerah penyelenggara pilkada. "Sejak awal, kami minta KPU membuat peta daerah mana saja yang rawan terjadi lonjakan kasus Covid-19," kata Saan.
Ia berharap KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan Covid-19. Harapannya, penyelenggara pilkada bisa mengontrol tahapan pemilihan, terutama di daerah rawan penularan virus.
Politikus NasDem optimistis risiko berjangkitnya Covid-19 di daerah yang menyelenggarakan pilkada bisa ditekan. "Kepatuhan para calon, tim pemenangan, serta masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan cukup tinggi," katanya.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Fadel Muhammad, berharap tak muncul kluster baru Covid-19 dari kegiatan pilkada serentak tahun ini. Fadel berpendapat keputusan pemerintah untuk menggelar pilkada sudah tak bisa dibatalkan. Dengan demikian, pemerintah dan KPU harus bekerja keras mewujudkan pilkada yang jujur serta aman dari penularan virus. "Jalan satu-satunya adalah mematuhi protokol kesehatan. Wajib pakai masker, jaga jarak, dan rutin tes Covid-19," kata politikus Golkar ini.
Ketua Bawaslu Muhammad meminta petugas TPS nantinya menerapkan protokol kesehatan saat pencoblosan. Misalnya, mereka memakai alat pelindung diri selama proses pemungutan suara hingga penghitungan suara selesai. Ia mengatakan kondisi tersebut ada kemungkinan membuat petugas TPS tak nyaman. "Ini demi melindungi petugas TPS dan masyarakat dari potensi penularan," kata Muhammad.
INDRA WIJAYA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANT
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
