Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah merampungkan struktur kabinet untuk periode kedua pemerintahannya. Jokowi menyatakan sebanyak 55 persen kursi menteri akan dialokasikan untuk kalangan profesional, sedangkan sisanya diisi oleh kader partai. Sejumlah partai koalisi pendukung pemerintah menyatakan setuju dengan keputusan Jokowi itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid, menyatakan partainya bakal sepakat dengan keinginan Jokowi. "PKB manut kepada Pak Jokowi, sebab itu hak presiden," kata Jazilul kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Jazilul, yang terpenting bagi PKB adalah menjaga soliditas dan kebersamaan internal koalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia tidak mempersoalkan jika nanti konsekuensi dari keputusan itu menyebabkan jatah menteri untuk partai-partai politik, termasuk PKB, tidak sebanyak yang diharapkan di awal. "Tapi semoga diberikan yang terbaik sesuai dengan harapan," ujarnya. PKB sempat dikabarkan mengusulkan sepuluh kadernya sebagai menteri.
Kemarin, Jokowi mengundang pemimpin redaksi sejumlah media massa ke Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyatakan telah merampungkan struktur kabinetnya, di mana 45 persen kursi menteri akan diisi kader partai pendukung, sementara sisanya diisi kalangan profesional. Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan kursi Jaksa Agung akan diisi orang dari luar partai.
Menurut Jokowi, struktur kabinet itu sudah final, dan ia bakal segera mengumumkan nama-nama menteri tersebut. "Bisa segera diumumkan, karena pasar juga sudah menunggu untuk kepastian," ucap Jokowi.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G. Plate.
Jokowi menyebutkan kabinetnya bakal merepresentasikan semangat kebangsaan. Selain dari perwakilan partai politik, ia mengakomodasi faktor daerah, agama, gender, latar belakang organisasi kemasyarakatan, dan usia dalam menentukan calon menteri. Ia pun menyatakan usaha kaderisasi pemimpin masa depan juga menjadi bagian penting kabinet mendatang.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan belum mengetahui susunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun Surya mengatakan partainya mendukung apa pun keputusan Jokowi dalam pembentukan kabinet itu. "Apa pun bentuknya, mau 25 persen, mau 35 persen, itu hak prerogatif presiden," ujarnya, kemarin. Ia juga mengatakan tidak mempersoalkan jika nanti posisi Jaksa Agung diisi orang dari luar partai politik. "Apa pun juga, terserah Bapak Presiden."
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G. Plate, menyatakan partainya tak ingin terlibat terlalu banyak dalam penyusunan kabinet oleh Jokowi. "Kami tidak sepakat dengan sikap sebagian pihak yang berusaha mempengaruhi Presiden dalam menentukan kebijakan terkait dengan kabinetnya," kata Johnny.
Menurut dia, persoalan nomenklatur dan anggota kabinet sepenuhnya ada di tangan presiden terpilih. Termasuk jika nanti kabinet bakal didominasi kalangan profesional dibanding partai politik.
Pernyataan Jokowi itu juga direspons partai-partai di luar koalisi partai pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan agar Jokowi mencari orang-orang yang memiliki keahlian sekaligus integritas dalam bekerja. "Jadi, sebaiknya cari menteri orang-orang yang ahli, walaupun itu berasal dari partai politik," ucapnya. Menurut Fadli, menteri harus benar-benar diisi oleh orang yang layak untuk menjamin program kerja pemerintah berjalan maksimal serta tidak merugikan rakyat.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA | AVIT HIDAYAT
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
