Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyinggung soal sikap pemerintah pusat yang kerap mengambil alih proyek di daerah. Pernyataan ini Anies sampaikan di tengah maraknya aksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil alih pengerjaan proyek di daerah, khususnya pembangunan jalan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Anies, sikap sentralisasi ini membuat masyarakat di daerah tidak merasakan kehadiran pemerintah di wilayahnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Sebagian wilayah harus diselesaikan di daerah, maka harus dicari cara agar (proyek selesai di daerah). Daerah kalau diambil ke pusat, malah menyulitkan masa depan di daerah," kata Anies di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Mei 2023.
Pernyataan ini Anies sampaikan saat menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan relawan Anies yang berasal dari berbagai daerah.
Anies menyebut di pemerintahan selanjutnya pemerintah pusat harus menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah menyelesaikan tugasnya.
"Ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan yang ada di pembukaan UUD, yaitu adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya," kata Anies.
Jokowi ambil alih proyek di daerah
Sebelumnya, Presiden Jokowi sebelumnya berkali-kali menyatakan bakal mengambil alih proyek perbaikan jalan di beberapa daerah. Terkahir, Jokowi menyampaikan hal ini usai meninjau jalan rusak di Desa Sialangtaji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah pada Jumat, 19 Mei 2023.
Usai melihat kondisi jalan, Jokowi berjanji akan memperbaiki jalan mulai Juli 2023. Pemerintah pusat turun tangan karena kabupaten, kota dan provinsi meminta bantuan agar jalan rusaknya diperbaiki.
"Jadi kita ambil alih membantu provinsi, kabupaten dan kota, paling lambat Juli,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi, melakukan kunjungan sekaligus melihat kondisi jalan rusak saat mengunjungi Kabupaten Sungai Gelam, Jambi pada hari Selasa, 16 Mei 2023. Dalam kunjungan kerjanya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jokowi melewati jalan yang mengalami kerusakan berat tersebut.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut, menyatakan bahwa Presiden sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Sungai Gelam dan memang melintasi jalan yang mengalami kerusakan.
Bey menjelaskan bahwa jalan yang mengalami kerusakan tersebut sudah terdata oleh Kementerian PUPR. Jalan tersebut akan menjadi bagian dari program penanganan jalan rusak yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Jokowi sebelumnya juga melakukan inspeksi mendadak terhadap jalan rusak di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil inspeksi tersebut, Jokowi mengumumkan alokasi dana sebesar Rp 800 miliar untuk memperbaiki jalan-jalan di provinsi tersebut. Sidak jalan rusak ini dilakukan oleh Jokowi setelah Hari Raya Idul Fitri 2023, mengingat kondisi jalan rusak yang cukup parah di Lampung.
Jokowi mengatakan tahun ini pemerintah pusat akan memberikan dana untuk perbaikan jalan di Provinsi Lampung.
"Jadi khusus untuk Lampung kurang lebih untuk perbaikan 15 ruas jalan, termasuk ini akan diberikan Rp 800 miliar," kata presiden.
Anies Baswedan merupakan Bacapres yang telah dipastikan akan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi tersebut terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Foto 
