Anies Bilang Bantuan kepada Disabilitas Jangan Dipandang sebagai Charity

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyatakan bantuan terhadap penyandang disabilitas bukan charity yang sifatnya hanya untuk mengatasi suatu gejala. Tapi bantuan itu adalah pemenuhan hak asasi dan tanggung jawab negara.

“Data ini diperlukan komprehensif. Kita harus tahu berapa, di mana penyandang disabilitas, dan disabilitasnya apa. Kita harus bisa melihat dan membantu penyandang disabilitas bukan charity, tapi pemenuhan hak asasinya dan tanggungjawab negara,” kata Anies dalam debat kelima capres dan cawapres dalam tema inklusi di Balai Sidang Jakarta Convention Center atau JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.

Anies mengusulkan ada sinergi antar pemerintah pusat dan daerah serta Dasawisma PKK untuk mendata penyandang disabilitas. “Selalu alokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia sekolah, sekolahnya harus dimodifikasi, maka dinas harus punya anggaran. Siapkan datanya, siapkan anggaranannya,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan solusi pendataan bagi penyandang disabilitas adalah KTP Sakti. “Satu KTP saja bisa profiling semuanya termasuk disabilitas. Termasuk ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat,” ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, dengan begitu semua pihak akan mendengarkan apa kebutuhan para disabilitas. Itulah yang nantinya, kata Ganjar, keluar menjadi kebijakan publik. “Apa yang musti disampaikan kepada mereka sehingga no one left behind ini diberikan dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan,” katanya.