Apa Urgensinya Membentuk Satgas

BERAGAM satuan tugas (satgas) yang dibentuk pemerintah menuai kritik. Menurut sejumlah pegiat, membentuk satgas tanpa mengukur dan mengejar kinerja seakan-akan menjadi kegemaran pemerintah. Baru-baru ini, pemerintah berencana membentuk satuan tugas untuk memberantas judi online yang sebulan terakhir memakan korban aparatur sipil negara. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyiapkan surat keputusan pembentukan satgas pemberantasan judi online.

Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho menyebutkan Indonesia sudah cukup banyak membuat satgas. Namun ia mengatakan pembentukan satgas sering kali tidak efektif.  “Saya tidak melihat efektivitas satgas. Selama ini, ya, hanya seakan-akan menjadi tempat nongkrong,” katanya saat dihubungi pada Kamis, 13 Juni 2024.

Adi mempertanyakan kewenangan satgas pemberantasan judi online yang akan dibentuk pemerintah. Menurut dia, kalau sekadar rapat koordinasi, semestinya tidak perlu sampai membentuk satgas. Sebab, hal itu berdampak pada penggunaan anggaran. Ia menilai satgas-satgas selama ini sekadar tempat koordinasi. Presiden sejatinya cukup menugasi beberapa kementerian atau lembaga untuk memaksimalkan tugas mereka.

Menurut Adi, memberantas judi online tidak memerlukan badan khusus yang kewenangannya dinilai samar atau tumpang-tindih dengan lembaga penegak hukum. Sebab, kata dia, penindakan judi online sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Bicara undang-undang, penegakan hukumnya sudah ada. Mau pakai KUHP, ada. Selama ini hanya pemain kecil yang ditangkap. Orang yang mendapat keuntungan dari berjudi seharusnya bisa diterapkan dengan pasal TPPU,” ujarnya.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso tidak menampik urgensi pembentukan satgas judi online. Namun ia berharap satgas ini berjalan efektif dan konsisten. Sebab, kata dia, sejumlah satgas yang dibentuk pemerintah dinilai tidak bekerja secara maksimal. “Kita harus meminta konsistensi kinerja masing-masing penegak hukum, termasuk satgas ini. Jangan cuma jadi proyek ‘pemadam kebakaran’,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Nenden Sekar Arum juga mempertanyakan pembentukan satgas pemberantasan judi online. Menurut dia, hal terpenting bukan membentuk satgas, melainkan komitmen penegakan hukum dalam memberantas judi online. “Kecuali pembentukan satgas ini mampu memangkas birokrasi, tentunya ini akan penting,” ujarnya.