Dua Kubu Menantang KPU

Di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, kedua tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud membuka peluang kolaborasi mengusut kecurangan. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan timnya membuka diri bekerja sama dengan kubu Anies-Muhaimin.

Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (Amin) Bambang Widjojanto (kiri), Deputi Hubungan Antarlembaga Putra Jaya Husain, Juru Bicara Timnas Amin Refly Harun, dan Tim IT Timnas Amin Aditya Halimawan memberikan keterangan terkait aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta, 16 Februari 2023. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Menurut dia, kolaborasi pasangan nomor urut 01 dan 03 itu menjadi simbol bahwa semua orang ingin pemilu yang jujur serta adil. “Kami sama-sama ingin menegakkan integritas pemilu. Kami sama-sama pasangan calon yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini,” ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat. Todung mengatakan TPN belum memutuskan, baru menggodok upaya kolaborasi ini.

Segala upaya hukum bakal dilakukan tim Ganjar-Mahfud. Selain melaporkan kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tim akan melaporkan tindak pidana pemilu ke kepolisian. Rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga disiapkan. Todung menyebutkan tim akan menggugat hasil resmi penghitungan suara oleh KPU dengan mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK. “Ini masih terlalu dini untuk kami ungkapkan. Dihadapkan pada situasi seperti ini memang cara inilah yang akan kami tempuh,” ujar Todung.

Dia mengingatkan mantan Ketua MK, Anwar Usman, yang juga paman Gibran, tidak berhak ikut menyelesaikan sengketa pemilu di MK. Putusan Majelis Kehormatan MK pada 7 November lalu menjatuhkan sanksi etik melarang Anwar Usman terlibat atau menjadi anggota majelis hakim yang menyelesaikan sengketa pemilu. “Akan ada benturan kepentingan jika tetap sebagai anggota majelis hakim di MK.”

Todung mengatakan kecurangan Pemilu 2024 kentara jelas. Bahkan, kata dia, sudah terjadi sejak sebelum pemungutan suara, antara lain mobilisasi kepala desa, politisasi bantuan sosial, dan intimidasi untuk mengarahkan pemilih kepada pasangan calon tertentu.

Dihubungi terpisah, ketua tim hukum kubu Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, mengungkapkan sudah beberapa kali berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud. Ia telah bertemu dengan Todung serta Ifdhal Kasim, Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar-Mahfud.

Pertemuan mereka membahas fakta kecurangan pemilu di lapangan, baik sebelum pencoblosan maupun sesudahnya. Meski beberapa kali bertemu, mereka belum membahas rencana membentuk tim gabungan kedua pasangan calon. “Kami baru tahap berbagi data. Tapi kami punya kepedulian yang sama karena proses pilpres yang curang ini,” ujar Ari.

Todung Mulya Lubis saat dimintai konfirmasi membenarkan pertemuan tersebut. Ia menyebutkan pertemuan berlangsung di salah satu tempat tim hukum kubu Anies-Muhaimin di Kuningan, Jakarta Selatan. "Koordinasi saja. Concern-nya kan sama bahwa pilpres ini ditengarai banyak kecurangan. Kami ingin penyelenggara pemilu menginvestigasi hal tersebut,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie, mempersilakan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud melaporkan kecurangan pemilu kepada Bawaslu. Menurut Grace, kedua tim paslon tidak perlu banyak berbicara kecurangan tanpa melampirkan bukti.

Grace juga mempersilakan kedua pasangan calon itu menggugat ke MK. "Jangan cuma teriak-teriak, tapi enggak ada buktinya," ujarnya saat ditemui di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, kemarin.

TKN Prabowo-Gibran menggaungkan slogan kemenangan satu putaran dalam pilpres 2024. Bahkan, Prabowo Subianto mengklaim pihaknya bisa menang satu putaran setelah hasil quick count atau hitung cepat menunjukkan kemenangan di atas 50 persen. “Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga yang ada di pihak pasangan calon lain, menunjukkan angka Prabowo-Gibran menang sekali putaran,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu sore.

Kendati begitu, tidak mudah untuk bisa mengklaim pilpres 2024 selesai satu putaran. Sebab, rekapitulasi penghitungan manual masih berlangsung. Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan setiap peserta pemilu dipersilakan mengajukan PHPU ke MK dalam waktu 3 x 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil resmi penghitungan suara. KPU akan mengumumkan rekapitulasi paling lambat 20 Maret 2024.

Menurut dia, temuan kecurangan di lapangan baik oleh tim pasangan calon atau Bawaslu bisa menjadi dasar dalam mengajukan upaya hukum ke MK. “Nanti MK juga mendengar keterangan Bawaslu saat persidangan,” kata Khoirunnisa saat dihubungi, kemarin.

Khoirunnisa menilai pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang bisa saja dilakukan jika kecurangan sifatnya masif, terstruktur, dan sistematis. Menurut dia, apabila pasangan calon yang menggugat memiliki bukti kecurangan yang solid seharusnya bisa menjadi dasar MK mengambil keputusan.

Hingga berita ini ditulis, Tempo belum mendapatkan konfirmasi dan tanggapan dari KPU. Meski begitu, dalam penjelasan sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan menerima banyak pemberitahuan ataupun unggahan di media sosial yang mempertanyakan hasil penghitungan suara sementara antara formulir C hasil pemilu (plano) dan tampilan perolehan suara di Sirekap.

Hasyim menjelaskan, dari tempat pemungutan suara atau TPS hasil penghitungan suara itu yang difoto petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Foto itu menggunakan fitur Sirekap dan diunggah melalui aplikasi tersebut. "Ada sistem konversi membaca formulir tersebut dan secara otomatis memunculkan angka hitungannya," ujarnya pada Kamis lalu.

Bawaslu Temukan Kecurangan Pemilu

Bawaslu menyebutkan menemukan 19 masalah pada pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pilpres pada 14 Februari 2024. Temuan itu terdiri atas 13 permasalahan pada pemungutan suara dan enam permasalahan pada penghitungan suara. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pada pukul 06.00 WIB.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan keterangan ihwal penemuan 19 permasalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara, di Media Center Bawaslu, Jakarta, 15 Februari 2024. ANTARA/Asprilla Dwi Adha 

Temuan Bawaslu antara lain adanya mobilisasi atau mengarahkan pemilih untuk mencoblos peserta pemilu tertentu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan mobilisasi diduga dilakukan oleh tim sukses, peserta pemilu, serta penyelenggara di 2.271 TPS.

Bawaslu juga menemukan dugaan intimidasi kepada pemilih dan penyelenggara pemilu. Kasus intimidasi itu berada di 2.632 TPS, yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Dia menyebutkan sebanyak 2.413 TPS berpotensi melakukan pemungutan suara ulang (PSU) lantaran para pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali. Tak hanya dalam negeri, pemungutan suara ulang berpotensi terjadi di Malaysia. Bawaslu telah meminta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilih metode pos dan kotak suara keliling atau KSK.

Dugaan pelanggaran juga terjadi di London, Inggris. Rekaman video memperlihatkan sejumlah WNI yang tidak bisa mencoblos di TPS 001 dan 003 di London. Ketua PPLN London Denny Kurniawan mengatakan pemungutan suara di TPS 001 dan 003 melebihi waktu yang ditentukan.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan akan mengecek dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN London. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah Bawaslu akan merekomendasikan pemungutan suara ulang untuk dua TPS di London.

EKA YUDHA SAPUTRA | YUNI ROHMAWATI | ADIL AL HASAN | IKHSAN RELIUBUN | HAN REVANDA PUTRA