Timbang Pendapat Sebelum Angket Bergulir

Porak porandanya demokrasi ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kecurangan Pemilu 2024 diduga juga terjadi saat dan setelah hari pencoblosan, 14 Februari. Masyarakat sipil tersebut berharap agar PDIP kelak menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang diperkirakan memenangi pemilihan presiden 2024.

Megawati, menurut Mahfud, menyambut baik dorongan masyarakat sipil ihwal perbaikan demokrasi. Megawati menyebutkan belum saatnya bicara soal hak angket di depan publik karena berbagai pertimbangan. Meski begitu, Megawati meminta semua pihak serius mengawal hak angket dan gugatan pemilu ke MK. “Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan berarti tidak mau bersikap,” kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, Megawati mendorong semua pihak sungguh-sungguh mengupayakan hak angket tanpa harus dia turun tangan langsung. Hak angket dan gugatan pemilu melalui MK merupakan jangka pendek. Jangka menengahnya adalah menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang.

Baca juga Infografik: Dua Tim Merampungkan Angket Pemilu

Di rumah Butet, Mahfud datang bersama calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, yang datang belakangan. Butet menjamu mereka makan siang dengan menu kuliner ikan Kali Progo dan ndaskilung atau ndas (kepala), sikil, dan balung kambing.

Hak angket pertama kali dilontarkan Ganjar yang menyarankan DPR menggunakan hak penyelidikan itu setelah bertemu dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. pada 15 Februari lalu. Megawati mempertimbangkan penggunaan hak angket setelah mendapat laporan kekalahan Ganjar-Mahfud karena dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Ganjar kembali menyebutkan ada upaya penggembosan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 dengan cara menyebar ketakutan. Menurut dia, imbas dari menyebarkan politik ketakutan itu adalah sejumlah saksi menolak memberi kesaksian soal dugaan kecurangan pemilu. “Saatnya masyarakat tidak takut. Yang nakuti itu jenisnya genderuwo,” ucap Ganjar.

Pada Jumat pekan lalu, ditemui Tempo di rumahnya, di Jalan Tegalsari, Sleman, Ganjar menyebutkan ada upaya pendekatan oleh lembaga tertentu terhadap tokoh-tokoh agama dan masyarakat agar tak mendukung hak angket. Perwakilan lembaga itu menyatakan hak angket tak penting lagi karena pemilu berjalan damai. Ganjar mendapat informasi itu dari seorang tokoh agama di Jepara, Jawa Tengah. “Semacam upaya cooling system,” ujarnya.

Indikasi lainnya adalah laporan Indonesia Police Watch tentang dugaan korupsi Bank Jateng ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ganjar menduga pelaporan tersebut berkaitan dengan posisinya sebagai pengusul hak angket. Ganjar membantah tudingan gratifikasi dan menantang pelapor untuk menunjukkan bukti-buktinya, seperti data, transfer uang, pemberi uang, dan asal duit. Dia menyatakan berupaya membangun integritas dan nilai-nilai anti-korupsi selama menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Hak angket adalah hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), usulan akan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampaknya enggan merespons lebih jauh mengenai wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. “Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 4 Maret lalu.

Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid (kanan) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) setelah menghadiri pertemuan dengan koalisi Ganjar-Mahfud dengan salah satu pembahasan kecurangan pemilu, di Menteng, Jakarta, 15 Februari 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna

Bersiap Gugatan Ganjar-Mahfud ke MK

Mahfud juga menyatakan timnya telah siap mengirim gugatan dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke MK. Pengajuan itu akan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan secara resmi rekapitulasi penghitungan suara pemilu pada 20 Maret 2024. “Tinggal menunggu hasil KPU. Tanggal gugatan ke MK harus dicantumkan,” ujar Mahfud.

Butet beserta ratusan tokoh mendukung gugatan dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui jalur MK. Butet dan penulis naskah teater Agus Noor telah menggalang dukungan lebih dari 180 seniman, penulis, pemikir, jurnalis, dan pekerja kreatif seni lainnya yang resah akan kerusakan demokrasi dan konstitusi yang mengancam kebebasan berpendapat serta berekspresi. Dukungan gugatan ke MK, menurut Butet, merupakan bagian dari gerakan masyarakat sipil. “Kami mendorong Mahkamah Konstitusi berani dan tidak menjadi obyek bully oleh masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan tema dalam permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 ke MK adalah TSM. "Tema soal kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif alias TSM," ujar Todung saat dihubungi pada Senin malam, 11 Maret lalu.

Dia menduga pencoblosan suara, penggelembungan suara, ataupun hasil rekapitulasi suara asal muasalnya dari TSM. Kecurangan terstruktur itu diduga akibat intimidasi, setelah adanya pemberian bansos, kriminalisasi, dan bentuk-bentuk tekanan terhadap pemilih sebelum pencoblosan. 

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke MK. Dia menegaskan, tim tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan rekapitulasi yang akan diumumkan KPU. "Kami akan berfokus pada TSM," ujarnya.

Dia mencontohkan, kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah yang diduga adanya mobilisasi kekuasaan. Padahal Ganjar menjabat gubernur di provinsi itu selama 10 tahun. Selain itu, provinsi tersebut merupakan basis suara PDIP. “Kami punya bukti. Kami tahu semua main intimidasi,” ujar Henry.