Dana Jumbo TV Anggota Dewan

Pengadaan barang ini menggunakan metode pemilihan e-Purchasing. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-Katalog). Pemanfaatan barang/jasa paket ini dimulai Agustus 2022 hingga Desember 2022. Pelaksanaan kontrak dilakukan pada Agustus hingga Oktober 2022. Adapun jadwal pemilihan penyedia dilakukan pada Agustus 2022.

Ibeth menilai pengadaan televisi itu tidak tepat, apalagi di tengah kesulitan negara menghadapi besarnya kebutuhan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Belum lagi saat ini inflasi meningkat, potensi krisis/resesi akibat konflik global, dan krisis lingkungan. Dengan begitu, menurut dia, pengadaan televisi sebesar Rp 1,5 miliar tak masuk akal. ”Usulan pengadaan televisi harus dibatalkan dan perlu dievaluasi dan diaudit keuangan di Sekretariat Jenderal DPR.”

Televisi terpasang di dinding Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 Oktober 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Apalagi, menurut dia, ini bukan pertama kalinya DPR menganggarkan pengadaan barang yang dinilai bukan hal mendesak. Pada tahun ini saja, DPR tercatat sempat mengajukan pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR dengan pagu anggaran Rp 48,7 miliar. Ada juga pembuatan kalender cetak tahun 2023 dengan anggaran Rp 955 juta, yang akhirnya dibatalkan.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Irma Suryani Chaniago meminta pengadaan televisi dibatalkan jika tidak menggunakan e-Katalog. “Agar tidak ada fraud, pastinya," ujar politikus Partai NasDem tersebut. Menurut dia, BURT memang telah menetapkan pengadaan harus dengan menggunakan e-Katalog. Dia menuturkan, para anggota Dewan dan staf ahli sebetulnya jarang meminta televisi diganti, kecuali benar-benar sudah tidak layak.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, saat dimintai konfirmasi, mengatakan paket pengadaan ini sudah lama direvisi. Meski begitu, dia enggan menjelaskan lebih detail revisi yang dimaksudkan. Dia meminta agar menanyakan hal tersebut ke Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR, Rudi Rochmansyah.

Boros anggaran

Adapun Rudi saat dihubungi hanya menyebutkan bahwa paket itu sudah direvisi sejak Juli 2022. Dia pun enggan menjelaskan revisi yang dimaksud. Dalam data SiRUP LKPP disebutkan bahwa data sudah diperbarui pada 10 Oktober 2022. Padahal, beberapa jam sebelumnya, pembaruan data terakhir kali dilakukan pada 2 Agustus 2022.

Rudi mengatakan semua paket kegiatan di kementerian atau lembaga pada awal tahun harus diumumkan di SiRUP, tapi belum tentu dilaksanakan karena ada proses perubahan atau revisi. “Jadi, sampai sekarang kami memang belum melaksanakan dan tak ada proses tender," ujar Rudi.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pengadaan barang yang tidak dilandasi pertimbangan hal yang mendesak seakan-akan menegaskan bahwa perencanaan yang dibuat DPR itu asal-asalan. Lucius menegaskan, di masa mendatang, semua anggota Dewan seharusnya dilibatkan dalam penyusunan rencana anggaran. “List rencana pengadaan itu harus diinformasikan secara terbuka agar publik bisa memberi masukan. Setelah proses itulah Sekjen DPR bisa menyesuaikan dengan anggaran agar diusulkan kepada Badan Anggaran DPR,"ujar Lucius.

EGI ADYATAMA | HELMALIA PUTRI (MAGANG)