Desakan Mundur yang Kian Kencang

Merujuk pada dokumen TGIPF yang diperoleh Tempo, disebutkan Tim Gabungan meminta keterangan dari semua kalangan untuk mengetahui detail persoalan sepak bola dan tragedi Kanjuruhan. Satu di antaranya Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menyatakan tidak pernah mendapat sosialisasi dari PSSI ihwal regulasi Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, khususnya larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion. “Sehingga banyak polisi yang tidak tahu regulasi FIFA itu dan mereka bertindak berdasarkan diskresi kepolisian,” demikian tertulis dalam temuan TGIPF.

Dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa kepolisian tidak dilibatkan dalam match commissioner atau perangkat yang bertugas mengawasi jalannya pertandingan dan ditunjuk oleh PT Liga Indonesia Baru selaku penyelenggara kompetisi sepak bola Indonesia. Akibatnya, kepolisian tidak mengetahui rencana pengamanan pertandingan sepak bola. Rencana pengamanan selama ini dibuat atas dasar inisiatif kepolisian. 

TGIPF juga meminta keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mendapati match commissioner PSSI. Dalam investigasi yang dilakukan disebut-sebut bahwa perangkat yang bertugas tidak memberi rekomendasi bahwa Stadion Kanjuruhan secara infrastruktur tidak mampu menyelenggarakan pertandingan dengan skala berisiko tinggi. Infrastruktur itu terlihat dari sejumlah pintu, terutama pintu C, D, E, dan pintu F Stadion, yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka. “Pengecekan kondisi Stadion Kanjuruhan terakhir dilakukan pada 2020 yang menyatakan kurangnya penerangan, tidak ada rencana evakuasi serta keamanan bagi penonton.”

Tim Gabungan juga menengarai PSSI terlibat konflik kepentingan, antara PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Temuan TGIPF, PT LIB dimiliki oleh 98,8 persen 18 klub yang berkompetisi pada Liga 1 Indonesia. Adapun sebanyak 1,2 persen saham PT LIB dimiliki oleh PSSI. Mereka juga menemukan beberapa anggota Komite Eksekutif PSSI disebut-sebut juga memiliki klub, satu di antaranya Arema FC. Konflik kepentingan ini berpotensi membawa dampak pada pengambilan keputusan strategis yang menyangkut kepentingan klub.

Rhenald belum merespons ketika dimintai konfirmasi ihwal isi laporan TGIPF tentang berbagai persoalan di PSSI dan PT LIB. Dia hanya menjelaskan, Tim Gabungan mendapati perwakilan PT LIB dan PSSI tidak berada di lokasi saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya berlangsung. “Ketika ada yang meninggal 132 jiwa, secara moral kita harus bertanggung jawab. Itu yang kami tangkap dari keinginan masyarakat agar pengurus PSSI mengundurkan diri.”

Ketua TGIPF yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyatakan sudah menyampaikan kepada presiden bahwa semua kalangan yang mestinya bertanggung jawab dalam insiden ini justru saling menghindar. “Dalam catatan dan dokumentasi kami juga disebutkan jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, semuanya menjadi tidak ada yang salah,” kata Mahfud. 

Hal ini terjadi lantaran satu pihak mengklaim berpegang pada aturan kontrak, aturan hukum, sedangkan pihak lain sudah mengklaim berpegang pada ketentuan statuta FIFA. Karena alasan itu, Mahfud dengan tegas meminta PSSI bertanggung jawab bersama organisasi-organisasi di bawahnya. Mereka dituntut bertanggung jawab secara hukum dan berdasarkan moralitas. “Asas hukum suprema lex esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi menjadi penting. Ini sudah terjadi bahwa keselamatan rakyat dan publik terinjak-injak. Ada tanggung jawab moral di atas itu.”

Adapun Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, sempat menjawab ketika dimintai konfirmasi ihwal desakan agar dia mundur dari jabatannya dan bertanggung jawab secara moral. Menurut dia, proses hukum saat ini sudah berjalan ketika polisi menetapkan enam tersangka dalam kasus kematian massal di Kanjuruhan tersebut. “Apakah nanti ke pidana, itu (diputuskan) polisi saja,” ujar Iriawan kepada majalah Tempo di Kota Malang pada Selasa, 4 Oktober 2022.

Polisi memang sudah menetapkan enam tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita; ketua panitia pelaksana pertandingan, Abdul Haris; dan security officer, Suko Sutrisno. Tiga tersangka lainnya adalah Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Hasdarman; Kepala Satuan Samapta Polres Malang, Ajun Komisaris Bambang Sidik Achmadi; dan Kepala Bagian Operasional Polres Malang, Komisaris Wahyu Setyo. Hasdarman dan Bambang diduga berperan sebagai pemberi perintah kepada polisi untuk menembakkan gas air mata.

Iriawan menolak bila PSSI diwajibkan bertanggung jawab atas kasus ini, sebagaimana berbagai komentar publik di media sosial dan laporan TGIPF tragedi Kanjuruhan. Dalam perbincangan dengan Tempo selama sekitar satu setengah jam di Malang, Iriawan menjelaskan alasan PSSI tak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas kasus ini. Dia juga memaparkan temuan tim PSSI mengenai gas air mata yang dilarang FIFA tapi tetap digunakan polisi, pintu stadion yang terkunci, hingga adanya kemungkinan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan. 

AVIT HIDAYAT | ADYA NURUL (MAGANG)