Bantuan Sosial Bantuan Suara Sebelum Pemilihan Presiden

Menteri Muhadjir Effendy menyebutkan kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah merupakan bentuk kepemimpinannya. Menurut dia, Jokowi ingin memastikan kebijakannya sampai ke lapangan. Hal ini juga dilakukan Jokowi saat memberikan bansos. Muhadjir mengatakan Presiden sengaja turun langsung membagikan bansos untuk berdialog dengan para penerimanya. 

Selain itu, kata Muhadjir, Presiden berkunjung ke daerah karena ingin memastikan proyek strategis di daerah tersebut tuntas sebelum masa kepemimpinannya berakhir. Muhadjir menilai tidak masuk akal jika kunjungan Jokowi membagikan bansos berpengaruh secara nasional. “Itu doesn’t make sense,” ucap Muhadjir.

Majelis hakim konstitusi tampaknya tak puas atas jawaban Muhadjir. Ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menegur Muhadjir karena menyampaikan pendapat pribadi dalam persidangan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana belum merespons permintaan konfirmasi Tempo ihwal alasan kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah untuk menyalurkan bansos. Setali tiga uang, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono juga tidak merespons.

Dalam sidang kemarin, para menteri yang bersaksi itu memaparkan data awal perencanaan anggaran hingga penyaluran bansos. Muhadjir dan Airlangga Hartarto kompak membantah penyaluran bansos bertujuan mendulang suara dalam pemilu bagi Prabowo. Menurut mereka, tujuan pembagian bansos untuk membantu warga miskin dari dampak kekeringan akibat El Niño.

Majelis hakim konstitusi pun mempertanyakan bansos El Niño yang diberikan pada November-Desember 2023 dengan nilai Rp 400 ribu per keluarga. Suhartoyo menanyakan apakah bantuan sosial El Niño termasuk usulan Kementerian Sosial. 

Menteri Sosial Tri Rismaharani mengatakan bansos El Niño bukan kebijakan atau usulan dari kementeriannya. Ia mengaku tidak berani mengusulkan anggaran bantuan El Niño karena tidak mengetahui kondisi keuangan negara. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi saksi dalam sidang perselisihan hasil pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 5 April 2024. TEMPO/Subekti

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bantuan El Niño dibahas dalam rapat kabinet terbatas beberapa kali. Awalnya, rapat memutuskan memberikan bantuan selama tiga bulan, yakni pada September, Oktober, dan November 2023. Kemudian pemberian bantuan dilanjutkan sampai Desember 2023 hingga Februari 2024.

Menurut Sri Mulyani, penambahan periode bantuan ini dilakukan karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan El Niño akan berlanjut sampai 2024. “Perlu enam bulan untuk meng-cover kemungkinan disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian,” ujarnya.

Sementara Risma, politikus PDI Perjuangan, menjelaskan tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang atau natura dari Kementerian Sosial. Menurut dia, dana bansos dari kementeriannya disalurkan melalui transfer ke tiap rekening penerima manfaat. “Kecuali respons kasus, seperti ada yang sakit, (penyandang) disabilitas yang butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kami berikan dalam bentuk macam-macam,” kata Risma.

Menurut Risma, bantuan sosial dalam bentuk barang sudah dihapus sejak ia menjabat menteri. Ia juga menyebutkan Kementerian Sosial tidak lagi menyalurkan bantuan beras sejak 2021. Adapun penyaluran beras dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). 

Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh juga menanyakan alasan Risma tidak tampil ke publik selama penyaluran bansos. Padahal, kata dia, bansos merupakan program kementeriannya. Daniel lalu menyindir Airlangga Hartarto yang terlihat membagi-bagikan bansos. “Ibu Mensos perannya minimalis. Ada apa, nih, Bu Mensos?” ujar Daniel.

Risma berdalih ia hanya turun ketika ada perselisihan atau masalah saat pemberian bansos.

Selain soal penyaluran bansos, hakim konstitusi bertanya kepada para menteri ihwal pencopotan Budi Waseso dari Direktur Utama Perum Bulog. Hakim Arief Hidayat bertanya kepada Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto perihal Budi Waseso yang digantikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di tengah masa kritis.

Airlangga menjawab penggantian Direktur Utama Perum Bulog merupakan kewenangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, kata dia, Kementerian BUMN adalah pemegang saham perusahaan negara bidang logistik itu. “Itu murni ada di BUMN,” kata Airlangga tanpa memberikan penjelasan lanjutan.

Dalam kesempatan terpisah, Budi Waseso mengatakan tidak ada masalah ihwal ia dicopot dari kursi Direktur Utama Perum Bulog. Buwas—sapaan akrab Budi—juga mengatakan tidak pernah menolak arahan Presiden soal penyaluran bansos.
 
Di Istana Kepresidenan, Buwas mengatakan pergantian pejabat Bulog merupakan hal biasa. “Kalau pimpinan siapa pun mengatakan ganti, ya, diganti. Itu enggak masalah,” ujarnya.